Pekanbaru, 2 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda menyelenggarakan kegiatan Asesmen Kapasitas dan Kompetensi Jurisdictional REDD+ bagi Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi GREEN for Riau Initiative di Ruang Rapat Parlaungan Lantai 3 Bappeda Provinsi Riau, Senin (2/3). Kegiatan ini bertujuan menilai kesiapan kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau.
Kegiatan ini dihadiri oleh Komite Pengarah, kelompok kerja (Pokja) yang meliputi Safeguards, MRV, Perencanaan dan Penganggaran, Benefit Sharing, serta Sekretariat Tim Koordinasi GREEN for Riau Initiative, dengan total sekitar 35 peserta dari berbagai perangkat daerah dan mitra pembangunan.
Program GREEN for Riau Initiative (GREEN-Riau) merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat kesiapan Provinsi Riau dalam mengimplementasikan REDD+ berbasis yurisdiksi yang berintegritas tinggi, sekaligus mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 dalam upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Dalam sambutannya, Koordinator inisiatif GREEN for Riau, Danang Abdul Sufianso, menyampaikan bahwa kegiatan asesmen ini merupakan langkah awal penting dalam memasuki fase implementasi program.
“Kegiatan asesmen ini menjadi bagian penting dari implementasi pendekatan yurisdiksi dalam inisiatif GREEN for Riau. Inisiatif ini sekarang sudah memasuki tahap implementasi, sehingga kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci keberhasilan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai tahapan persiapan telah berjalan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan REDD+, pengembangan Forest Reference Emission Level (FREL), hingga proses registrasi standar ART-TREES.
“Riau diproyeksikan menjadi pilot project implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi, baik di tingkat nasional maupun global. Karena itu koordinasi antar perangkat daerah dan kesiapan kelembagaan harus semakin diperkuat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., menekankan pentingnya komitmen dan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan inisiatif ini.
“Keputusan pemerintah daerah untuk terlibat dalam inisiatif ini harus diikuti dengan komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah. Kunci keberhasilan ada pada koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik di antara kita semua.”
Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama dari inisiatif ini bukan semata memperoleh insentif ekonomi, melainkan menjaga keberlanjutan sumber daya alam Riau.
“Tujuan utama program ini bukan hanya mendapatkan manfaat finansial, tetapi yang lebih penting adalah menjaga kekayaan sumber daya alam Provinsi Riau yang memiliki nilai sangat penting bagi masyarakat dan masa depan lingkungan,” ujarnya.
Pada sesi teknis, kegiatan difasilitasi oleh Miranty Magetsari selaku Tenaga Ahli Institutional Strengthening GREEN-Riau, yang menjelaskan bahwa asesmen dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan self-assessment untuk memetakan kondisi kapasitas kelembagaan saat ini.
“Asesmen ini bukan audit, tetapi proses self-assessment yang memungkinkan setiap kelompok kerja menilai sendiri kapasitas dan kompetensinya secara jujur. Dengan begitu kita bisa mengetahui secara jelas apa yang perlu diperkuat ke depan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi.
“Dalam banyak proses verifikasi program serupa, auditor justru lebih banyak menilai kekuatan kelembagaan dan dokumen tata kelola dibandingkan kunjungan lapangan. Karena itu, struktur organisasi dan sistem kerja yang kuat menjadi sangat penting.”
Kegiatan asesmen dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi pemaparan konsep program, penilaian kapasitas kelembagaan, penilaian kompetensi lembaga, serta penyusunan rencana aksi penguatan kelembagaan. Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana peningkatan kapasitas serta penguatan tata kelola implementasi GREEN for Riau ke depan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap seluruh kelompok kerja dan sekretariat Tim Koordinasi GREEN for Riau Initiative dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kesiapan kelembagaan dalam mendukung pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan serta berkontribusi pada penurunan emisi nasional.
Tentang UN-REDD Programme: Program UN-REDD adalah kolaborasi PBB (UNEP, FAO, UNDP) untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mengelola hutan secara berkelanjutan.