INISIATIF HIJAU UNTUK RIAU
Mengungkap solusi iklim berbasis hutan untuk manusia dan planet.
Indonesia, rumah bagi sebagian hutan tropis terkaya di dunia, memainkan peran penting dalam respons global terhadap perubahan iklim. Indonesia menargetkan net‑zero emisi pada 2060, didukung oleh rencana Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Upaya ambisius ini menargetkan penyerapan 140 juta ton CO2 per tahun—setara dengan menghilangkan 30 juta mobil dari jalan.
Mengapa Riau?
Dengan sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut, Provinsi Riau di Indonesia menyimpan salah satu stok karbon alami terbesar di negeri ini. Namun, Riau juga mengalami beberapa tingkat deforestasi dan degradasi lahan tertinggi di Indonesia, terutama akibat pengeringan gambut, kebakaran, dan konversi lahan.
Gambut—salah satu ekosistem paling kaya karbon di bumi—menawarkan peluang sekaligus tantangan. Ketika terjaga, gambut berfungsi sebagai penyerap karbon yang kuat. Namun ketika terdegradasi, gambut melepaskan CO2 dan metana dalam jumlah besar, sehingga menjadi sumber emisi utama.
Dengan peran ganda ini, pengelolaan gambut secara efektif sangat penting untuk melawan perubahan iklim. Riau kini mengambil langkah menuju kesiapan REDD+ yurisdiksi.
Riau
6,5 JUTA
6,5 JUTA
penduduk—hampir setengahnya tinggal di wilayah pedesaan—sangat terkait dengan lahan, dengan mata pencaharian berbasis agroforestri, ekowisata, dan hasil hutan bukan kayu.
Yurisdiksi
REDD+
REDD+
kesiapan merupakan mekanisme pendanaan iklim yang memberi penghargaan atas pengurangan emisi yang dicapai di tingkat provinsi atau nasional, mendorong konservasi hutan skala besar dan penggunaan lahan berkelanjutan.
Inisiatif
Inisiatif Green for Riau (Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment, and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future — GREEN for Riau), yang didanai oleh UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK‑FCDO), mempertemukan Kementerian Kehutanan (MoF) dan Kementerian Lingkungan Hidup (MoE) di tingkat nasional untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi proyek, menyelaraskannya dengan prioritas nasional, sekaligus menarik pembelajaran dan manfaat dari inisiatif melalui uji coba REDD+ RBP di tingkat sub‑nasional, dengan tujuan memperluas ke provinsi lain dan tingkat nasional.
TUJUAN UTAMA
Riau memenuhi syarat untuk pembayaran REDD+ berintegritas tinggi dari sektor publik dan swasta melalui penguatan sistem hukum, teknis, dan kelembagaan yang selaras dengan arsitektur REDD+ Indonesia.
PEMERINTAH SUB‑NASIONAL
Kelompok multi‑pihak yang terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tempat kegiatan REDD+ berlangsung. Dengan dukungan teknis dari Program UN‑REDD —dipimpin oleh UNEP dengan dukungan FAO— program bersama ini akan mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan serta pemantauan seluruh kegiatan REDD+, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan standar internasional.
Inisiatif ini akan menghasilkan:
- Menetapkan baseline emisi hutan dan membangun sistem pemantauan hutan.
- Membangun perlindungan sosial dan lingkungan, termasuk integrasi Free, Prior and Informed Consent (FPIC) serta mekanisme pembagian manfaat sesuai standar REDD+ nasional dan internasional.
- Memperkuat tata kelola penggunaan lahan, kerangka kebijakan, dan peningkatan kapasitas.
- Mendaftarkan dan memvalidasi program REDD+ RBP sub‑nasional Riau untuk perdagangan internasional.
- Membentuk mekanisme keuangan untuk memastikan aliran dana yang transparan, koordinasi dengan sektor swasta, pengembangan pipeline investasi, serta identifikasi calon pembeli.
Sorotan
Riau berpotensi membuka ratusan juta dolar per tahun dalam pembiayaan karbon publik dan swasta.
Restorasi gambut saja berpotensi menurunkan hingga 200 JUTA ton CO2 per tahun.
Riau menyimpan salah satu stok karbon terbesar di Indonesia, dengan 4,9 JUTA hektare lahan gambut.
Provinsi ini adalah hotspot keanekaragaman hayati, rumah bagi spesies ikonik dan terancam punah seperti harimau Sumatra, orangutan, dan gajah.
Indonesia menargetkan pengurangan 140 JUTA ton CO2/tahun—setara dengan 30 JUTA mobil dari jalan.
Dampak Jangka Panjang
Peningkatan ketahanan iklim bagi komunitas gambut.
Model replikasi untuk provinsi lain serta implementasi di tingkat nasional dan negara lain.
Informasi terkini aksi JREDD+ di Provinsi Riau
Indonesia Dorong Pasar Karbon Hutan Berintegritas Tinggi melalui Penguatan REDD+ Berbasis Yurisdiksi (JREDD+)
Forum nasional ini menegaskan pentingnya regulasi, nesting, MRV, registry, safeguards, FPIC, dan benefit sharing untuk membangun pasar karbon hutan Indonesia yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi.
Rumah Runding: Pusat Pembelajaran Restorasi Gambut Riau
Rumah Runding Restorasi Gambut di Tanjung Leban berpotensi menjadi hub pembelajaran GREEN for Riau untuk mengintegrasikan restorasi gambut, mangrove, ekonomi hijau, dan monitoring partisipatif di lanskap pesisir Riau.
Indonesia moves to strengthen nesting framework as forest carbon markets enter new phase
Indonesia is strengthening its REDD+ nesting framework to build a high-integrity forest carbon market. GREEN for Riau is a key example of aligning carbon projects with jurisdictional REDD+ systems.
