Pekanbaru, Riau, 4 Maret 2026 - Pemantauan hutan memegang peranan kunci dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) terlebih di negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Kunci utama keberhasilan inisiatif ini terletak pada mekanisme Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) untuk menghitung jumlah emisi karbon hutan dan perubahannya seiring waktu secara akurat.

Berkaitan dengan hal ini, Provinsi Riau di Indonesia memegang peranan krusial dengan hampir lima juta hektar lahan gambut yang kaya akan karbon. Riau berpotensi menjadi salah satu provinsi pertama yang dapat mengakses pembiayaan internasional REDD+. Dana tersebut akan diberikan berdasarkan pengurangan emisi yang terukur untuk mendanai aksi iklim lokal. Mengingat hal ini, pembangunan sistem MRV yang andal menjadi kebutuhan mendesak bagi provinsi ini.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) mendukung rencana pemerintah provinsi Riau dalam dalam membangun dan memperkuat sistem MRV dan kapasitasnya melalui inisiatif GREEN for Riau dalam program UN-REDD. Dukungan ini mencakup serangkaian lokakarya peningkatan kapasitas yang komprehensif, mulai dari aspek tata kelola hingga teknis mekanisme MRV, yang diselenggarakan bersama oleh Provinsi Riau dan FAO antara Agustus dan Desember 2025.

Langkah dalam membangun kesiapan MRV Provinsi

Peserta lokakarya memperoleh pemahaman konseptual dan keterampilan praktis untuk memperkuat sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) di Riau, termasuk dalam hal kesiapan institusional, analisis data kegiatan, dan pengembangan faktor emisi. (FAO/Eny Lestari)

Seri pengembangan kapasitas dirancang sebagai proses pembelajaran bertahap dengan fokus pada komponen kunci pengembangan sistem MRV yakni: tata kelola dan kerangka institusional, analisis data aktivitas, serta faktor emisi.

Kesiapan institutional dan keselarasan kebijakan menjadi landasan untuk mengembangkan dan mengimplementasi mekanisme MRV. Lokakarya pertama yang diselenggarakan pada 20 dan 21 Agustus 2025 mengumpulkan pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan LSM duduk bersama membahas struktur tata kelola MRV di tingkat nasional dan sub-nasional

Pembahasan selama lokakarya menekankan kebutuhan akan dua tindakan kunci. Pertama, Riau harus mengintegrasikan sistem MRV dan Forest Reference Emission Level (FREL) ke dalam perencanaan pembangunan regional, termasuk menyelaraskannya dengan strategi pembangunan jangka panjang di Provinsi Riau. Kedua, Riau harus membentuk tim MRV yang terkoordinasi dengan diformalkan melalui Keputusan Gubernur untuk memastikan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat dan harmonisasi data.

Berlandaskan fondasi institusional, lokakarya kedua, yang dilaksanakan pada 28–30 Oktober 2025, memfokuskan pada kapasitas teknis dalam analisis data aktivitas. Peserta mengikuti latihan praktis GIS untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan, menghitung area yang terdampak, dan menganalisis emisi dari dekomposisi gambut dan kebakaran gambut sesuai dengan pedoman Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Pelatihan juga membahas pentingnya prinsip transparansi, akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan keterbandingan (TACCC), serta keselarasan antara dataset sub-nasional dan nasional.

Peserta lokakarya belajar cara membuat plot vegetasi dan mengumpulkan data nyata untuk analisis cadangan karbon selama latihan lapangan di Hutan Kota Pekanbaru pada 18 Desember 2025. (FAO/Eny Lestari)

Lokakarya terakhir kemudian memperdalam keahlian teknis dalam pengembangan faktor emisi. Faktor emisi sangat penting dalam perhitungan jejak karbon karena mewakili jumlah emisi yang dilepaskan dari suatu aktivitas atau proses tertentu. Selama lokakarya yang diselenggarakan pada 16 -18 Desember 2025, peserta dilatih untuk menghitung faktor emisi dari data lapangan, cadangan karbon, dan mengevaluasi ketidakpastian dalam aktivitas pengumpulan data. Latihan pengumpulan data lapangan yang dilakukan di Kota Hutan Pekanbaru dengan peserta untuk membuat plot vegetasi dan mencatat data terkait untuk analisis cadangan karbon. Lokakarya ini juga memperkenalkan metode ketidakpastian seperti simulasi Monte Carlo untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil MRV dan membahas tantangan umum dalam analisis tutupan lahan berbasis satelit.

Peningkatan Kapasitas Teknis dan Institusional

Selama lokakarya tersebut, lembaga-lembaga provinsi utama seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), dan lembaga terkait lainnya yang secara resmi ditunjuk sebagai Tim MRV GREEN for Riau. Mengingat peserta dari lembaga tersebut telah memperoleh pemahaman konseptual dan keterampilan praktik sepanjang pelatihan. Seri lokakarya ini menekankan bahwa membangun sistem MRV yang kredibel memerlukan tidak hanya pengetahuan teknis yang kuat, tetapi juga koordinasi institusional, metodologi yang konsisten, dan dokumentasi yang transparan.

Lokakarya ini juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dengan para ahli nasional dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, IPB University, Universitas Riau, serta pelajaran yang diambil dari implementasi pembayaran berbasis hasil pengurangan emisi karbon kehutanan di wilayah lain di Indonesia, seperti Kalimantan Timur dan Jambi. Wawasan ini sangat penting bagi Riau sebagai persiapan untuk memenuhi target iklim subnasional dan menjajaki peluang pembayaran berbasis hasil serta partisipasi dalam pasar karbon internasional.

Strategi Penting bagi Provinsi Riau

Lokakarya ini mengumpulkan pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah serta para ahli untuk membahas struktur tata kelola MRV di tingkat nasional dan sub-nasional. (FAO/Rahmayati)

Provinsi Riau memegang posisi kritis dalam upaya mitigasi iklim Indonesia, dengan area hutan dan lahan gambut yang signifikan yang berkontribusi baik terhadap emisi maupun potensi pengurangannya. Penguatan sistem MRV (Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi) di tingkat subnasional memastikan bahwa pengurangan emisi dari sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi sesuai dengan standar internasional, termasuk kerangka kerja seperti ART TREES.

Melalui serangkaian lokakarya ini, Riau sedang menyiapkan landasan untuk implementasi REDD+ yang berintegritas tinggi yang selaras dengan kebijakan nasional sambil memenuhi harapan global akan transparansi dan kredibilitas. Langkah Selanjutnya

Seri lokakarya peningkatan kapasitas MRV merupakan upaya penting, namun juga awal dari proses jangka panjang untuk mempersiapkan Riau dalam implementasi REDD+. Langkah-langkah tindak lanjut utama selanjutnya meliputi penguatan lembaga MRV, pengembangan FREL provinsi, peningkatan integrasi data antar sektor, dan kelanjutan pelatihan teknis lanjutan. Komitmen berkelanjutan ini mencerminkan visi bersama Pemerintah Provinsi Riau dan mitranya untuk mendukung pengembangan rendah emisi, pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan, serta kontribusi yang berarti dalam mitigasi perubahan iklim global.

Tentang UN-REDD dan GREEN untuk Riau

UN-REDD merupakan aliansi global yang mengintegrasikan keahlian teknis dari tiga lembaga utama PBB; FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini dirancang untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mereduksi emisi sektor kehutanan, memperkuat cadangan karbon, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

GREEN for Riau didukung oleh Program UN-REDD, dilaksanakan oleh UNEP dan FAO, dan didanai oleh UK-FCDO. Inisiatif ini mencakup dukungan yang dipimpin oleh FAO dalam pengembangan Tingkat Emisi Referensi Hutan (FREL) tingkat sub-nasional dan sistem pemantauan emisi hutan yang sesuai, serta mendukung kegiatan pembangunan kapasitas dan penguatan tata kelola yang lebih luas.

FAO/Eny Lestari