Pekanbaru, Februari 2026 – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau menyelenggarakan dialog strategis untuk memperkuat kesiapan implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) melalui inisiatif GREEN for Riau pada Kamis, 26 Februari 2026 bertempat di Kantor DLHK Provinsi Riau. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, data, dan dukungan teknis antar pemangku kepentingan lapangan dalam mendukung pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Provinsi Riau.
Program GREEN for Riau merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Riau yang didukung oleh UNEP dengan tujuan mendukung upaya penurunan emisi, memperkuat tata kelola karbon, serta meningkatkan kesiapan implementasi REDD+ di di Provinsi Riau. Kegiatan ini dibuka dan difasilitasi oleh Dr. Matnuril, S.IP, M.SI, MH, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan, DLHK Riau, dengan menghadirkan narasumber utama, yaitu Bambang Arifatmi, Country Coordinator UNEP Indonesia, Dr. Ir. Wiratno, M.Sc, serta para tenaga ahli dan tim teknis GREEN for Riau, di antaranya Prof. Suwondo, Harry Oktavian, Muis Fajar, dan Danang KS.
Pada pertemuan tersebut, Kepala BBKSDA, menyatakan bahwa Balai Besar KSDA Riau (BBKSDA Riau) bersama seluruh UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi GREEN for Riau, khususnya melalui penguatan peran kawasan konservasi sebagai bagian penting dari strategi penurunan emisi berbasis lahan.
Kawasan konservasi di Provinsi Riau yang mencapai ±600.000 ha dengan mencakup 21 kawasan konservasi, termasuk tiga taman nasional, yaitu Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Zamrud memiliki potensi besar dalam mendukung implementasi JREDD+.
Selain itu, kawasan konservasi tersebut juga memiliki peran penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk keberadaan tujuh kantong populasi gajah Sumatera aktif. BBKSDA Riau saat ini juga tengah mengembangkan sejumlah koridor satwa liar, seperti koridor Giam Siak Kecil – Balai Raja, kawasan Tesso (Tenggara dan Utara), serta Minas, guna menjaga konektivitas habitat dan mendukung konservasi jangka panjang.
Di sisi lain, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) menekankan pentingnya sinkronisasi metodologi, termasuk perlunya mempertimbangkan pendekatan yang digunakan oleh berbagai proyek karbon di Riau dalam kerangka Nesting dengan standar ART-TREES, serta peluang sinergi dengan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Adapun Balai Perhutanan Sosial (BPS) menyatakan dukungannya melalui penguatan sekitar 100 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan total luas mencapai 83.000 ha.
UPT Kemenhut lainnya, seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Gakkum, Balai Diklat, juga menegaskan dukungan dan sinergi untuk mensukseskan inisiatif pemerintah Provinsi Riau ini.
Di samping itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Riau, Abdul Madian, menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat strategis karena melibatkan para pihak yang memiliki peran langsung di lapangan. “Pertemuan ini sangat strategis karena semua yang hadir merupakan ‘pemain’ lapangan, sehingga data-data yang kita butuhkan akan sangat mendukung inisiatif ini. GREEN for Riau tidak hanya mendukung Pemerintah Provinsi Riau, tetapi juga mendukung Pemerintah Pusat dalam pencapaian target nasional, termasuk FOLU Net Sink 2030. Pemerintah Provinsi Riau sendiri memiliki komitmen kuat, yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan kehutanan daerah. Kami berharap data dan dukungan dari seluruh UPT Kementerian Kehutanan dapat dimanfaatkan bersama untuk mendukung implementasi GREEN for Riau,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, para pihak juga mengidentifikasi potensi besar sinergi antara kawasan konservasi dan implementasi JREDD+ di Provinsi Riau, baik melalui perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, penguatan konektivitas habitat, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan perhutanan sosial, hingga peningkatan tata kelola dan penegakan hukum. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkuat kesiapan Provinsi Riau dalam mengimplementasikan JREDD+ secara efektif, serta berkontribusi nyata dalam mendukung target penurunan emisi nasional dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Tentang UN-REDD Programme: Program UN-REDD adalah kolaborasi PBB (UNEP, FAO, UNDP) untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mengelola hutan secara berkelanjutan.