PEKANBARU, 31 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan dan gambut melalui pendekatan yang inklusif. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang dilaksanakan selama dua hari, pada 30–31 Maret 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pelibatan kelompok rentan dalam implementasi JREDD+ di Provinsi Riau.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Riau, Bapak Raja Juarisman, ST, M.Si., menyatakan bahwa pelatihan ini krusial untuk menjaga integritas perencanaan daerah. "Kegiatan ini sesuai dengan pengarusutamaan yang sudah ditetapkan di RPJMD. Kami ingin memastikan setiap kegiatan selaras dengan komitmen 'Green for Riau', terutama dalam menyasar penerima manfaat agar memperhatikan pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan, baik dari sisi gender, disabilitas, maupun sosial ekonomi," tegasnya.
Beliau juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam mekanisme pembagian manfaat karbon (BSM). "Jangan sampai justru dengan adanya Green for Riau ini menambah persoalan gender atau menambah isu-isu eksklusivitas. Program bukan sasarannya menjadi inklusif, malah menjadi masalah," tambah Raja Juarisman.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Riau, Dr. Matnuril, S.IP, M.Si, MH., menekankan pentingnya pemahaman inklusi yang lebih substantif dan harmonis dengan budaya lokal. "GEDSI ini ternyata bukan pada angka, tetapi pada kesempatan yang diberikan untuk semua pihak. Bukan hanya perempuan, termasuk pihak-pihak yang memiliki keterbatasan, untuk memiliki kesempatan yang sama dalam ikut serta dan didengar suaranya," ungkapnya.
Tenaga Ahli GEDSI, Afifah Arifin, menjelaskan bahwa integrasi GEDSI sangat krusial dalam mitigasi risiko sosial seperti elite capture atau penguasaan manfaat oleh segelintir elit. "Hutan bukan hanya soal karbon, tapi soal kehidupan. Melalui alat analisis seperti Gender Analysis Matrix, kita memetakan dampak spesifik kebijakan terhadap kelompok rentan agar pembagian manfaat (benefit sharing) nantinya tepat sasaran dan tidak memicu konflik baru" jelasnya.
Inisiatif GREEN for Riau menargetkan pengelolaan 2,6 juta hektar lahan gambut dan hutan. Dengan pengarusutamaan GEDSI, Pemerintah Provinsi Riau optimis dapat memenuhi standar internasional Cancun Safeguards serta standar safeguards nasional, sekaligus memastikan bahwa komunitas lokal di tingkat tapak, terutama perempuan, masyarakat adat, serta kelompok rentan, marginal, dan terpinggirkan yang selama ini berperan dalam menjaga hutan, menjadi penerima manfaat utama dari skema ekonomi karbon yang sedang dikembangkan.
Pelatihan yang didukung oleh UN-REDD Programme dan United Nations Environment Programme (UNEP), serta dilaksanakan bersama Yayasan PETAI dan Yayasan PILI sebagai implementing partners menyasar Kelompok Kerja (Pokja) GREEN for Riau, yang terdiri dari Pokja Safeguards, Pokja Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta Pokja Benefit Sharing Mechanism (BSM). Seluruh Pokja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor KPTS.65/I/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif GREEN for Riau (Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment, and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future).
