Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyiapan REDD+ yurisdiksional di Riau, dengan menghubungkan pengelolaan data, perlindungan hutan dan gambut, serta penghormatan hak masyarakat. Kredit: Ilustrasi dibuat dengan AI.

Pendahuluan

Pada tahap awal, banyak inisiatif REDD+ berkembang sebagai proyek yang memiliki batas areal, metodologi, baseline, periode kreditasi, sistem pemantauan, dan mekanisme pembagian manfaat sendiri. Model proyek dapat mendorong inovasi dan investasi, tetapi ketika beberapa proyek beroperasi dalam satu provinsi atau negara, timbul kebutuhan untuk memastikan konsistensi penghitungan, mengelola kebocoran (leakage), risiko pembalikan (reversal), tumpang tindih wilayah, dan potensi penghitungan ganda (double counting). Nesting muncul sebagai pendekatan untuk menyelaraskan inisiatif pada tingkat proyek, subnasional, dan nasional ke dalam kerangka akuntansi dan tata kelola yang koheren (World Bank, 2021; UN-REDD Program, 2024).

Nesting bukan sekadar memasukkan angka pengurangan emisi proyek ke dalam angka yurisdiksi. Pendekatan ini harus memiliki 1 ceiling emisi rujukan dan memerlukan keputusan tentang batas wilayah dan periode akuntansi, konsistensi metodologi, atribusi hasil mitigasi, pengelolaan data, registri, otorisasi dan klaim, safeguards, serta distribusi manfaat. Tanpa pengaturan tersebut, sistem dapat menghadapi klaim yang tumpang tindih, ketidakpastian hak atas hasil mitigasi, atau insentif yang tidak seimbang antara pemerintah, pengelola proyek, masyarakat, dan pemegang hak. Provinsi Riau menjadi konteks pembelajaran yang penting karena memiliki bentang alam hutan, gambut, dan ekosistem pesisir yang bernilai karbon tinggi, sekaligus menghadapi tekanan perubahan penggunaan lahan, kebakaran, dan degradasi gambut. Naskah awal Dharmawan dan Arifatmi (2026) merekam proses persiapan nesting yurisdiksi melalui kerja sama UNEP-UNREDD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat adat dan lokal, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan. Pengalaman tersebut dibingkai dalam sebelas pembelajaran yang meliputi kepemimpinan, insentif, kolaborasi, koordinasi, FPIC, kemitraan, kapasitas, sektor swasta, terobosan kebijakan, data, dan komunikasi publik.

Proyek REDD+ Nesting Yurisdiksi di Indonesia yang akan diimplementasikan pertama dalam lingkup wilayah Provinsi Riau menjadi kebanggaan tersendiri baik bagi Kemenhut, KLH, Pemprov Riau bahkan secara nasional pada umumnya. Guna mendukung implementasi REDD+ nesting yurisdiksi Riau ini yang dikemas dalam Program GREEN for Riau Initiative, maka keterlibatan berbagai sektor juga menjadi keniscayaan. Berbagai kebijakan di sektor hutan dan lahan terus diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau. Beberapa diantaranya misalnya dukungan penerapan pengelolaan hutan lestari (SFM), perlindungan dan konservasi lahan gambut, perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) dalam wilayah perkebunan dan konsesi hutan alam, moratorium perijinan di hutan alam dan lahan gambut. Dengan fase penyiapan nesting yurisdiksi untuk REDD+ ini akan memperkuat komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Riau menuju pembangunan rendah emisi karbon. Tulisan ini bertujuan memberikan pembelajaran nesting yurisdiksi dan mengidentifikasi implikasinya bagi pengembangan REDD+ yurisdiksional di Indonesia.

Pembelajaran Menarik

Kepemimpinan

Pembelajaran utama dari implementasi GREEN for Riau menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan REDD+ berbasis yurisdiksi sangat bergantung pada kepemimpinan yang kuat, konsisten, dan terkoordinasi di berbagai tingkatan pemerintahan serta dukungan dari para pemimpin masyarakat. Pemerintah Pusat berperan penting dalam memberikan arah kebijakan, kepastian regulasi, standar teknis, serta dukungan pendanaan dan akses terhadap mekanisme insentif berbasis kinerja. Di tingkat Provinsi, kepemimpinan Gubernur dan perangkat daerah menjadi faktor kunci dalam mengintegrasikan agenda pengurangan emisi ke dalam perencanaan pembangunan, mengoordinasikan pelaksanaan lintas sektor, serta membangun kemitraan dengan pemerintah pusat, dunia usaha, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten/Kota berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi di lapangan melalui penguatan tata kelola, fasilitasi partisipasi masyarakat, penyelesaian berbagai tantangan operasional, serta integrasi program ke dalam pembangunan daerah. Pengalaman GREEN for Riau juga menunjukkan pentingnya keterlibatan tokoh agama sebagai pemimpin informal yang memiliki pengaruh kuat dalam membangun kesadaran, kepercayaan, dan dukungan masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi. Sinergi kepemimpinan formal dan informal tersebut terbukti menjadi fondasi penting untuk membangun komitmen bersama, memperkuat legitimasi program, mengurangi hambatan implementasi, serta memastikan keberlanjutan REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau dalam jangka panjang.

Penyiapan Mekanisme Insentif Berbasis Kinerja

Penyiapan mekanisme pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment) di Provinsi Riau akan diatur dalam dokumen BSM/Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) termasuk didalamnya disusun Panduan BSM Provinsi Riau. Adapun penyusunan dokumen ini melalui proses diskusi dan konsultasi publik sehingga menghasilkan kesepakatan pembagian manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam program penurunan emisi di Riau. Dalam dokumen rencana pembagian manfaat (BSM) yang akan disusun tercantum dengan jelas siapa kelompok penerima manfaat (beneficiaries), apa manfaat yang diterima (benefits) dan bagaimana mendistribusikan manfaat (benefit distribution) kepada yang berhak menerimanya. Pembagian manfaat tidak seharusnya hanya didasarkan pada luas wilayah atau jumlah karbon yang dihitung. Kriteria dapat mempertimbangkan kontribusi terhadap pengurangan emisi, upaya perlindungan hutan, biaya peluang, risiko yang ditanggung, kinerja safeguards, kebutuhan kelompok rentan, dan pengakuan hak. Panduan UN-REDD mengingatkan bahwa sistem pembagian manfaat pada sistem nested perlu memperhatikan hak, akses kelompok masyarakat adat dan lokal, perempuan, petani kecil, kesesuaian dengan pengaturan hak karbon, serta keseimbangan antara pembiayaan kebijakan publik dan insentif di tingkat tapak (UN-REDD Program, 2024). Dengan demikian, BSM sebaiknya disusun bersamaan dengan kerangka nesting dan bukan setelah kredit diterbitkan. Keterlambatan menyepakati prinsip manfaat berisiko memunculkan konflik ketika hasil mitigasi telah memiliki nilai ekonomi.

Kolaborasi Pemerintah Pusat & Daerah, Komitmen Daerah

Kolaborasi merupakan proses partisipasi dan segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok untuk mencapai hasil tertentu. Membangun kolaborasi memerlukan proses untuk mencapai saling percaya (mutual trust), saling menghormati (mutual respect) dan saling memahami (mutual understanding) tujuan bersama yang ingin dicapai. Proyek dibawah kerjasama UNEP UN-REDD Program untuk persiapan implementasi REDD+ nesting yurisdiksi Provinsi Riau merupakan kolaborasi UNEP UN-REDD Program, Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan) dan Pemerintah Provinsi Riau. UNEP UN-REDD Program telah berkolaborasi dengan sangat baik mempersiapkan berbagai perangkat yang diperlukan. Jika melihat kolaborasi yang baik ini tercipta didasari adanya niat baik UNEP UN-REDD Program untuk membantu program pembangunan hijau Riau secara khusus dan Indonesia pada umumnya.

Kolaborasi yang baik tersebut ditandai dengan adanya aksi-aksi mempersiapkan data, perangkat dan segala sumber daya yang diperlukan. Bahkan Riau bersedia memfasilitasi pelibatan masyarakat adat dan lokal dan semua pihak yang akan terlibat dalam proyek. Kesediaan dan komitmen Riau juga terlihat dari upaya mengintegrasikan program REDD+ dalam rencana strategi pembangunan daerah bahkan mengembangkan perangkat hukum yang diperlukan dalam bentuk surat keputusan, dan peraturan lainnya. Pelajaran ini menunjukkan bahwa REDD+ yurisdiksional memerlukan pembagian kewenangan yang tegas sekaligus ruang koordinasi yang rutin. Pemerintah pusat berperan memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional, target NDC, metodologi, sistem registri, dan standar safeguards. Pemerintah provinsi mengoordinasikan kebijakan lintas kabupaten/kota dan OPD, menyelaraskan program pembangunan, serta memfasilitasi pelaksanaan di tingkat tapak. Kabupaten/kota, KPH, desa, masyarakat, dan pemegang izin menjadi aktor penting dalam pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data. Kolaborasi perlu dituangkan ke dalam struktur tata kelola yang operasional: komite pengarah, kelompok kerja teknis, sekretariat, focal point tiap lembaga, matriks tanggung jawab, prosedur berbagi data, dan mekanisme eskalasi isu. Kesepakatan informal penting untuk membangun kepercayaan, tetapi perlu dilengkapi keputusan atau perjanjian formal agar tanggung jawab tetap berjalan.

Cara Berkoordinasi di Berbagai Level

Tentu bukan hal yang mudah membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat agar proses pada fase penyiapan ini bisa berjalan dengan baik di tingkat nasional, sub nasional bahkan sampai tingkat tapak. Dengan fasilitasi UNEP UN-REDD Program, koordinasi di berbagai level berhasil dengan baik dilaksanakan. Pertemuan di berbagai level baik formal maupun informal akan efektif jika ada topik bahasan dan tujuan yang jelas. Beberapa kali pertemuan antara UNEP UN-REDD Program dengan Pemerintah Pusat dan Riau sangat efektif membangun kesepahaman diantara para pihak. Di lain pihak secara sinergi juga dilakukan berbagai Pertemuan Koordinasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di level provinsi dengan berbagai pihak multilevel, merupakan sarana untuk mengintegrasikan program penurunan emisi dalam rencana pembangunan daerah. Pertemuan informal lainnya juga telah dilakukan menjadi sarana untuk berdialog dan menyampaikan perkembangan kesiapan REDD+ nesting yurisdiksi di Riau secara simultan. Bahkan acara dialog interaktif skala luas dengan melibatkan berbagai pihak telah digelar atas kerjasama UNEP UN-REDD Program dengan Kementerian LH, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam praktik nesting, koordinasi harus melampaui pertukaran informasi. Forum koordinasi perlu menghasilkan keputusan mengenai isu yang dapat menghambat akuntansi dan implementasi, misalnya perbedaan peta, ketidaksesuaian data aktivitas, status tenurial, tumpang tindih proyek, pembagian tanggung jawab MRV, penanganan kebakaran, dan pelaporan safeguards. Setiap pertemuan sebaiknya memiliki agenda, bahan teknis, notulensi keputusan, penanggung jawab, tenggat waktu, dan daftar tindak lanjut.

Pelibatan Masyarakat Adat dan Lokal

Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam proyek REDD+ merupakan amanah dan prasyarat. Artinya masyarakat bisa bebas memutuskan apakah akan terlibat dalam proyek ini atau tidak. Proses fase penyiapan menuju implementasi REDD+ nesting yurisdiksi di Riau terus dilakukan melalui proses konsultasi publik yang pararel dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa/kampung. Proses ini untuk mendapatkan kepastian dan komitmen bahwa masyarakat adat dan lokal dengan informasi dan kesadaran penuh ingin terlibat. Proses konsultasi ini disebut Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC). Keterlibatan masyarakat suatu keniscayaan karena sesuai dengan amanah hukum/kebijakan/perjanjian nasional dan internasional.

Jika masyarakat dilibatkan maka akan memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC) dan membangun kepemilikan bersama. FPIC bukan kegiatan sosialisasi satu arah atau sekadar daftar hadir. Proses yang bermakna membutuhkan identifikasi pemegang hak dan lembaga perwakilan yang sah, penyediaan informasi yang mudah dipahami dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, waktu yang memadai untuk musyawarah internal, akses terhadap pendamping atau nasihat independen, serta kebebasan untuk menerima atau menolak. Informasi yang disampaikan perlu mencakup tujuan kegiatan, wilayah dan batas, potensi dampak, hak dan kewajiban, risiko, manfaat, pembagian manfaat, mekanisme pengaduan, serta konsekuensi hukum dan ekonomi.

Mitra Pembangunan yang Komitmen

Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun Riau untuk semuanya didukung oleh segenap masyarakat Riau dan mitra pembangunan seperti perusahaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional bahkan berbagai kerjasama internasional yang ada di Riau. Pembelajaran yang menarik dari proses ini yaitu bahwa tahapan persiapan menuju implementasi ini menempuh perjalanan yang panjang, butuh energi dan sumber daya yang besar. Tetapi mitra pembangunan di Riau selalu mendukung dan semangat membantu. Kontribusi setiap lembaga tentu saja sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.

Mitra pembangunan dapat mendukung penyusunan metodologi, pemetaan, peningkatan kapasitas, konsultasi publik, kajian tenurial, pengembangan sistem informasi, safeguards, dan mobilisasi pembiayaan. Namun, dukungan eksternal perlu memperkuat kepemilikan pemerintah dan masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan terhadap konsultan atau proyek bantuan. Alih pengetahuan, dokumentasi prosedur, dan penguatan kelembagaan lokal perlu menjadi keluaran wajib setiap dukungan teknis. Pengelolaan kemitraan sebaiknya menggunakan peta mitra, mandat, kontribusi, wilayah kerja, keluaran, jadwal, dan mekanisme koordinasi. Hal ini mengurangi duplikasi kegiatan dan memastikan seluruh dukungan mengarah pada kerangka yurisdiksi yang sama.

Peningkatan Kapasitas Stakeholders

Tim Pokja Riau sesuai dengan kompotensinya masing-masing mengambil peran dan inisiatif terlibat secara aktif. Setiap lembaga sesuai kapasitasnya mengambil bagian masing-masing untuk proses persiapan implementasi proyek REDD+ nesting yurisdiksi ini. Saat terlibat dalam proses inilah membuat kapasitas anggota tim menjadi dioptimalkan bahkan berkembang. Peningkatan kapasitas berbagai pihak di Riau dilakukan dengan cara pelatihan teknis melalui pelatihan langsung, workshop, seminar maupun pendampingan intensif oleh konsultan terkait. Proyek UNEP UN-REDD Program Riau digunakan untuk membantu peningkatan kapasitas mitra baik di level nasional maupun sub nasional. Kebutuhan kapasitas perlu dipetakan menurut fungsi. Pemerintah memerlukan kemampuan dalam perencanaan, koordinasi, kebijakan, pengelolaan registri, dan pengawasan. Tim teknis memerlukan kemampuan dalam FREL/FRL, data aktivitas, faktor emisi, penghitungan ketidakpastian, QA/QC, MRV, leakage, dan reversal. Masyarakat dan organisasi pendamping memerlukan kapasitas terkait hak, FPIC, safeguards, pemantauan partisipatif, dan mekanisme pengaduan. Sektor swasta memerlukan pemahaman tentang persyaratan nesting, pelaporan, dan rekonsiliasi klaim.

Keikutsertaan Swasta Dalam Penurunan Emisi dalam Nesting Yurisdiksi REDD+

Pertanyaan menarik yang selalu mengemuka saat proses persiapan di Riau yaitu bagaimana menguatkan peran swasta dalam penurunan emisi di Riau. Dengan adanya nesting yurisdiksi ini pihak swasta diberikan fleksibilitas untuk ikut serta maupun tidak dalam program yurisdiksi Riau melalui kegiatan FPIC yang inklusif dan transparan. Pihak swasta yang sudah melakukan proyek karbon maupun sudah melakukan registry diberikan keleluasaan memilih apakah ikut program nesting yurisdiksi atau tidak dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Kerangka nesting perlu menetapkan pilihan perlakuan bagi proyek yang telah ada dan proyek baru. Pilihan dapat mencakup integrasi penuh ke dalam sistem yurisdiksi, penyesuaian baseline atau hasil proyek, pengaturan pembagian hasil, pengakuan atas aksi awal, atau pengaturan transisi lain yang sesuai dengan standar dan hukum nasional. Tidak ada satu formula universal; keputusan harus transparan, konsisten, dapat diaudit, dan tidak merugikan hak yang sah. Partisipasi swasta perlu didukung kepastian mengenai hak dan kewajiban, proses persetujuan, biaya transaksi, jadwal pengakuan hasil, pembagian manfaat, akses data, serta prosedur penyelesaian sengketa. Pemerintah juga perlu menjaga agar fleksibilitas bagi pelaku usaha tidak mengurangi perlindungan hak masyarakat dan integritas lingkungan.

GREEN Riau Mendorong Terobosan Kebijakan dan Hukum

Isu perubahan iklim dan REDD+ merupakan isu yang relatif baru dan menjadi topik pembicaraan yang menarik di berbagai kalangan. Di level sub nasional Riau, UNEP UN-REDD Program mendorong dan memfasilitasi proses penyusunan berbagai mekanisme penyiapan nesting yurisdiksi REDD+ seperti mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan dari masyarakat, serta pengintegrasian program REDD+ dalam program pembangunan daerah yang sedang berjalan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Instrumen kebijakan dapat berupa keputusan kepala daerah, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sesuai kewenangan, pedoman teknis, SOP, perjanjian kerja sama, dan protokol pertukaran data. Substansi pengaturan perlu mencakup kelembagaan, peran, proses perencanaan, sistem MRV, safeguards, FPIC, pembagian manfaat, registrasi, penanganan keluhan, transparansi, serta pengawasan. Mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan (feedback and grievance redress mechanism/FGRM) perlu mudah diakses, aman, dapat digunakan tanpa biaya yang tidak wajar, menjaga kerahasiaan, memiliki tenggat penyelesaian, serta menyediakan jalur eskalasi dan banding. FGRM bukan pengganti proses hukum, tetapi sarana untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sejak dini.

Pengelolaan Data & Informasi di Riau

Pemerintah Provinsi Riau terus berbenah mendorong keterbukaan informasi publik dari proses pembangunan hijau yang diusungnya. Ada beberapa laman yang telah dibangun di Riau seperti informasi publik Pemerintah Riau, sistem informasi data pembangunan, one map, penanganan keluhan, Website GREEN for Riau dan beberapa laman di beberapa OPD terkait. Rencana implementasi REDD+ di Riau menjadi stimulus sistem pengelolaan data dan informasi lebih baik. Sistem informasi data yang dibangun Riau merupakan wadah dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam program penurunan emisi. Gaung GREEN for Riau yang akan diimplementasikan di wilayah yurisdiksi Riau telah menjadi stimulus dan mendorong sistem layanan informasi publik dan layanan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan menjadi lebih efektif. Saat berpartisipasi dalam program REDD+, masyarakat, swasta bahkan stakeholders lainnya akan memanfaatkan sistem yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Riau ini menjadi media efektif untuk memonitor perkembangan proyek.

Dalam nesting, data adalah infrastruktur utama. Sistem data perlu mengintegrasikan data spasial dan nonspasial, termasuk tutupan lahan, batas administrasi, kawasan hutan, konsesi, wilayah adat, areal perhutanan sosial, gambut, mangrove, kebakaran, aktivitas pengelolaan, data sosial, serta informasi safeguards. Setiap dataset perlu memiliki metadata, sumber, tahun, skala, resolusi, sistem koordinat, metode, pemilik data, tingkat akses, dan riwayat pembaruan. Penerapan prinsip satu data atau satu peta tidak berarti seluruh data harus berada pada satu lembaga. Yang diperlukan adalah standar interoperabilitas, tata kelola akses, protokol pertukaran, kontrol versi, validasi, dan penanggung jawab. Data yang digunakan untuk FREL/FRL dan MRV perlu melalui prosedur QA/QC, audit trail, dokumentasi ketidakpastian, serta mekanisme koreksi.

Penjangkauan Publik

Capaian dan proses fase penyiapan menuju implementasi REDD+ melalui UNEP UN-REDD Program telah dikomunikasikan secara luas kepada publik melalui strategi diseminasi yang didukung oleh Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan informasi dan siaran pers secara berkala kepada media massa, sehingga perkembangan program, hasil yang dicapai, serta agenda strategis dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan secara tepat waktu. Pada kegiatan-kegiatan strategis, seperti peluncuran program GREEN for Riau dan forum-forum penting lainnya, penyelenggaraan konferensi pers dan media briefing turut dilaksanakan untuk memastikan tersedianya akses langsung terhadap narasumber, data, dan informasi yang akurat. Selain berfungsi sebagai saluran penyebarluasan informasi, keterlibatan media dan komunitas jurnalis juga dioptimalkan sebagai mitra strategis dalam membangun pemahaman publik, meningkatkan transparansi program, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan, serta mendorong penyebaran informasi yang kredibel terkait tujuan, proses, dan manfaat implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau.

Selain diseminasi informasi melalui siaran pers kepada media massa, komunikasi publik program penyiapan skema REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui situs web GREEN for Riau, situs web Pemerintah Provinsi Riau, serta berbagai kanal komunikasi lainnya, termasuk media sosial, media cetak, dan media elektronik lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, membangun pemahaman bersama, serta memperluas partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan program. Ke depan, strategi komunikasi perlu dirancang secara lebih tersegmentasi berdasarkan karakteristik audiens agar informasi yang disampaikan lebih efektif dan tepat sasaran. Pengambil kebijakan memerlukan informasi yang bersifat strategis berupa ringkasan kebijakan, capaian kinerja, dan rekomendasi pengambilan keputusan; masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami terkait hak, manfaat, potensi dampak, serta mekanisme pengaduan; pelaku usaha memerlukan panduan teknis, kepastian regulasi, dan informasi mengenai proses keterlibatan dalam program; sementara media membutuhkan akses yang cepat terhadap data, narasumber, dan informasi yang kredibel. Selain fungsi diseminasi, sistem komunikasi publik juga perlu mengakomodasi mekanisme umpan balik (feedback mechanism) dan komunikasi dua arah sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi, mengelola persepsi publik, menyelesaikan potensi keluhan sejak dini, serta mendukung penyempurnaan desain dan implementasi program secara adaptif, transparan, dan akuntabel.

Penutup

Pengalaman Provinsi Riau dalam penyiapan nesting yurisdiksi untuk REDD+ memberikan pelajaran bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kemampuan menghitung emisi dan menyusun baseline. Fondasi yang sama pentingnya adalah komitmen pemerintah, kolaborasi lintas tingkat, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat adat dan lokal, kemitraan pembangunan, peningkatan kapasitas, keterlibatan sektor swasta, terobosan kebijakan, pengelolaan data, serta komunikasi publik. Nesting perlu dipahami sebagai arsitektur tata kelola yang menyatukan berbagai inisiatif ke dalam sistem akuntansi, safeguards, dan pembagian manfaat yang konsisten. Pendekatan ini dapat memberikan kepastian bagi proyek dan investor, memperkuat akuntabilitas pemerintah, serta memastikan masyarakat yang menjaga hutan dan gambut memperoleh pengakuan dan manfaat yang adil. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila pengaturan teknis dan kelembagaan dirancang secara transparan, dapat diverifikasi, dan menghormati hak.

Perkembangan standar dan regulasi hingga 2026 menegaskan perlunya Riau terus memperbarui kerangka operasionalnya, termasuk menyesuaikan dengan TREES versi terbaru dan regulasi nasional nilai ekonomi karbon serta perdagangan karbon sektor kehutanan. Dengan menggabungkan pembelajaran historis dan penguatan sistem yang berkelanjutan, pengalaman Riau berpotensi menjadi rujukan bagi provinsi lain. Replikasi tidak berarti menyalin model secara seragam, melainkan mengadaptasi prinsip-prinsipnya sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan masing-masing daerah.

Daftar Pustaka

Architecture for REDD+ Transactions (ART). (2026). ART releases TREES 3.0, opening new pathways for jurisdictions to join and streamlining the path to high-integrity forest crediting. Tautan dokumen

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 238.

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172.

UN-REDD Program. (2013). Guidelines on free, prior and informed consent. United Nations Collaborative Program on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries. Tautan situs

UN-REDD Program. (2024). REDD+ Academy: Nesting journal—Key considerations for nesting: Carbon accounting, governance and safeguards. Tautan dokumen

World Bank. (2021). Nesting of REDD+ initiatives: Manual for policymakers. World Bank. Tautan dokumen

Penulis:

I Wayan Susi Dharmawan


Bambang Arifatmi

  • Country Coordinator UNEP UN-REDD Indonesia
  • ⁠⁠Kepala Bidang Inovasi Terapan Ekonomi Hijau, HA IPB

**Disclaimer:** Artikel ini merupakan pandangan dan opini para penulis secara pribadi, serta tidak selalu mencerminkan pandangan, kebijakan, maupun posisi resmi GREEN for Riau beserta para mitra pelaksananya.