Inisiatif Hijau untuk Riau (GREEN Riau)
Inisiatif Hijau untuk Riau (GREEN Riau) adalah inisiatif Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola mitigasi perubahan iklim berbasis hutan dan lahan gambut, yang diimplementasikan secara inklusif dan adil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. GREEN Riau memposisikan Riau sebagai aktor subnasional strategis dalam mitigasi perubahan iklim, mengingat kontribusi signifikan sektor kehutanan dan lahan gambut terhadap emisi regional.
GREEN Riau dikembangkan sebagai upaya terencana untuk mengakses pendanaan iklim global melalui pendekatan REDD+ berbasis yurisdiksi yang memberikan insentif untuk pengurangan emisi di tingkat provinsi. Pendekatan ini diimplementasikan melalui penguatan tata kelola hutan dan lahan gambut, integrasi kebijakan lintas sektoral, dan keterlibatan aktif masyarakat. Sepanjang proses ini, UNEP dan FAO, dengan dukungan dari UK-FCDO, memberikan bantuan teknis untuk memperkuat kesiapan kelembagaan, kerangka kerja REDD+, dan mekanisme implementasi yang kredibel, transparan, terukur, dan akuntabel.
GREEN Riau selaras dengan kebijakan FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan untuk menyeimbangkan emisi Indonesia dengan kapasitas penyerapan karbon hutan dan lahan. Melalui kebijakan ini, hutan dan lahan gambut diharapkan dapat menyerap emisi yang signifikan setiap tahunnya.
Dengan hutan dan lahan gambutnya yang luas, Riau memainkan peran penting dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia. Oleh karena itu, Riau juga siap menerima dukungan pembiayaan iklim berbasis hasil melalui skema REDD+, sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam konservasi hutan dan pengurangan emisi.
Tahapan Implementasi Inisiatif GREEN untuk Riau (G4RI)
Fase Persiapan
Penguatan fondasi REDD+ berbasis yurisdiksi melalui penguatan kelembagaan, harmonisasi kebijakan, serta pengembangan sistem pemantauan emisi, safeguards sosial dan lingkungan, dan mekanisme pembagian manfaat yang inklusif.
Fase Pra-Investasi
Pelaksanaan aksi mitigasi lapangan untuk mengurangi emisi melalui pengelolaan hutan, lahan gambut, dan tata guna lahan yang berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fase Pembayaran Berbasis Kinerja
Penyaluran insentif berdasarkan kinerja atau hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi, secara transparan, adil, dan proporsional kepada para pihak yang berkontribusi.
Apa itu Kesiapan Yurisdiksi?
Kesiapan Yurisdiksi (Jurisdictional Readiness) merupakan pendekatan yang mempersiapkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan REDD+ secara efektif, sehingga mampu mengakses pendanaan iklim berbasis kinerja dan mendukung pencapaian target penurunan emisi di tingkat provinsi maupun nasional.
Institusi & Tata Kelola
GREEN for Riau menerapkan pendekatan multipemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sektor swasta, akademisi, masyarakat adat dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil. Implementasi inisiatif ini didukung secara teknis oleh Program UN-REDD, yang dipimpin oleh UNEP dengan dukungan FAO, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan standar internasional.
Pendekatan Strategis
Konservasi dan perlindungan hutan skala lanskap.
Pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Penguatan tata kelola dan kolaborasi multipihak.
Akses terhadap pembiayaan karbon dan iklim berintegritas tinggi.
Dampak Jangka Panjang
GREEN for Riau bertujuan memperkuat ketahanan iklim masyarakat, khususnya di lanskap gambut, sekaligus mengembangkan model REDD+ berbasis yurisdiksi yang inovatif, kredibel, berintegritas dan dapat direplikasi di tingkat nasional maupun daerah lainnya di Indonesia.
Informasi Lebih Lanjut
Untuk informasi lebih lanjut tentang GREEN for Riau, silakan unduh brosur yang tersedia di Knowledge Management Centre (KMC).