Melalui GREEN for Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar Mendorong Penguatan Data dan Integrasi Pelaporan Anggaran untuk Mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

KAMPAR, 4 November 2026 – Penguatan tata kelola pendanaan dan pelaporan aksi perubahan iklim di tingkat daerah menjadi pijakan strategis dalam mendukung target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) serta peningkatan ketahanan iklim. Merespons kebutuhan tersebut, inisiatif GREEN for Riau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar Rapat Koordinasi Konfirmasi Hasil Climate Budget Tagging (CBT) dan Penyelarasan Pelaporan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (4/11).

Forum ini menghadirkan Bappeda beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Kabupaten Kampar untuk menyelaraskan pemahaman terkait klasifikasi aksi mitigasi, adaptasi, hingga manfaat sampingan (co-benefits). Agenda difokuskan pada evaluasi progres validasi subkegiatan pada platform CONNECT (Kementerian Keuangan) sekaligus akselerasi kesiapan penginputan data aksi perubahan iklim ke dalam sistem AKSARA (Bappenas).

Climate Budget Tagging (CBT) diposisikan sebagai instrumen kunci untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melacak alokasi anggaran daerah yang berpihak pada pemulihan lingkungan. CBT bukan sekadar bagian dari kewajiban administratif, melainkan manifestasi transparansi atas investasi publik dalam penanganan perubahan iklim.

Tenaga Ahli Budget Tagging GREEN for Riau, Rizky Rahmawati, menegaskan pentingnya akurasi dalam proses ini.

Pemaparan materi aksi mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari penguatan pemahaman dan penyelarasan pelaporan aksi iklim di Kabupaten Kampar.

Pemaparan materi aksi mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari penguatan pemahaman dan penyelarasan pelaporan aksi iklim di Kabupaten Kampar.

“Penguatan Climate Budget Tagging bukan sebatas menandai angka anggaran pada dokumen perencanaan. Lebih jauh dari itu, instrumen ini memetakan sejauh mana efektivitas program daerah dalam mereduksi emisi dan membangun ketahanan masyarakat. Ketepatan verifikasi substansi dan akurasi data menjadi kunci mutlak,” ujarnya.

Berdasarkan evaluasi rapat, dari total 1.557 subkegiatan pembangunan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026, sebanyak 549 subkegiatan (sekitar 35 persen) telah tervalidasi pada platform CONNECT Kementerian Keuangan. Sementara itu, 1.008 subkegiatan sisanya memerlukan verifikasi dan konsolidasi substansi lebih mendalam oleh OPD pelaksana.

Dalam proses klasifikasi, penentuan kategori iklim diwajibkan berbasis pada dampak faktual kegiatan, bukan sekadar judul atau nomenklatur program. Selain validasi berbasis anggaran pada platform CONNECT, koordinasi ini menekankan pentingnya pengayaan data pada sistem AKSARA Bappenas. Berbeda dengan CONNECT yang menitikberatkan pada validasi klasifikasi anggaran, AKSARA membutuhkan atribut teknis terperinci—termasuk lokasi spesifik, volume indikator, capaian target, hingga bukti pendukung (verifiable evidence)—guna menghitung realisasi penurunan emisi secara terukur (Measurable, Reportable, and Verifiable / MRV).

Dalam kerangka kerja GREEN for Riau, konsolidasi data dirancang mencakup basis data historis periode 2016–2026 serta pemetaan target operasional periode 2027–2030. Proses ini mengacu pada dokumen perencanaan resmi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Peserta rapat membahas matriks identifikasi aksi iklim sebagai bagian dari proses konsolidasi data dan penyelarasan pelaporan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Peserta rapat membahas matriks identifikasi aksi iklim sebagai bagian dari proses konsolidasi data dan penyelarasan pelaporan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Diskusi lintas sektor berhasil mengidentifikasi sejumlah potensi aksi iklim strategis Kabupaten Kampar:

  • Sektor Kehutanan & Lingkungan Hidup: Penguatan patroli karhutla, restorasi dan pembasahan ekosistem gambut melalui sekat kanal, pencegahan perambahan, pemberdayaan Masyarakat Peduli Api, serta percepatan Skema Perhutanan Sosial.
  • Sektor Pertanian & Tanaman Pangan: Pemanfaatan kompos jerami, konversi bahan bakar pompa air dari BBM ke bahan bakar gas (BBG), pengembangbiakan varietas adaptif iklim, dan modernisasi irigasi berbasis konservasi air.

Penguatan instrumen pelaporan ini juga mengintegrasikan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI). Pelaporan diwajibkan mencatat secara terpilah partisipasi perempuan, kelompok rentan, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Pemerintah Desa, serta peran aktif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), NGO, dan sektor swasta.

Sebagai rencana aksi cepat (immediate action), Bappeda Kabupaten Kampar bersama Tim GREEN for Riau akan memfasilitasi pendampingan teknis untuk:

  1. Menyelesaikan konsolidasi matriks aksi mitigasi dan adaptasi OPD dalam kerangka GREEN for Riau.
  2. Mempercepat validasi 1.008 subkegiatan yang belum terkonfirmasi pada CONNECT.
  3. Melengkapi hak akses dan penginputan data serta atribut teknis pada platform AKSARA Bappenas sehingga dapat menghitung penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan indeks ekonomi hijau yang menjadi indikator dalam RPJMD Kab. Kampar.

Melalui integrasi data anggaran dan aksi iklim yang kredibel, GREEN for Riau berharap Kabupaten Kampar mampu menyajikan potret kontribusi iklim yang akuntabel. Data yang solid ini akan menjadi landasan kuat dalam memetakan funding gap sekaligus membuka akses pembiayaan inovatif (climate finance) skala nasional maupun internasional.