Kepala Bappeda Riau memaparkan prioritas dan kebutuhan dukungan REDD+ yurisdiksi pada sesi FOLU Net Sink 2030 di Paviliun Indonesia
ANTALYA, Turki, 17 November 2026 — Pemerintah Provinsi Riau membawa pengalaman pelaksanaan GREEN for Riau ke forum iklim global. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, S.Hut., M.M., menjadi narasumber pada sesi "Delivering FOLU Net Sink 2030: Aligning National Targets, Subnational Action and Measurable Results" di Paviliun Indonesia, COP31 UNFCCC, Antalya, Turki.
Sesi pada pukul 12.00–13.30 waktu setempat ini diselenggarakan oleh Operation Management Office (OMO) Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Kementerian Kehutanan, bersama Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI). Para pembicara dari Kementerian Kehutanan, Sekretariat UNFCCC, NICFI, UN-REDD Programme, dan Pemerintah Provinsi Riau membahas bagaimana target nasional, aksi subnasional, pengalaman REDD+, dan kemitraan internasional dapat saling menguatkan untuk mewujudkan target FOLU Net Sink 2030, yaitu sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030, dengan hasil yang terukur dan kredibel serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Sesi diskusi FOLU Net Sink 2030 di Paviliun Indonesia, COP31 Antalya, mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, dan mitra pembangunan untuk membahas penyelarasan target nasional dengan aksi iklim subnasional.
Riau memiliki salah satu bentang alam hutan dan gambut terpenting di Indonesia, dengan sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut. Provinsi ini mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 melalui GREEN for Riau, program REDD+ yurisdiksi yang diluncurkan pada 2025 dan telah mendapat dukungan Kementerian Kehutanan untuk dikembangkan di bawah standar karbon internasional berintegritas tinggi, ART-TREES.
Sebagai program unggulan pendanaan iklim yang didukung Program UN-REDD, GREEN for Riau memprioritaskan penguatan perlindungan hutan dan gambut, percepatan restorasi ekosistem, dan praktik pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, sambil memastikan aksi iklim turut mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat lokal, Masyarakat Adat, pemuka agama, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi kuncinya.
“Bagi Riau, GREEN for Riau adalah cara kami menerjemahkan komitmen iklim nasional menjadi hasil nyata yang transparan, adil, dan berkelanjutan bagi hutan, masyarakat, dan pembangunan rendah karbon,” ujar Purnama. “Pengurangan emisi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan harus berjalan saling menguatkan agar manfaatnya bertahan lama bagi manusia maupun alam.”
Purnama mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan praktis: menyelaraskan kebijakan dan perencanaan antartingkat pemerintahan, memperkuat tata kelola lahan dan kejelasan tenurial, memperbaiki akses terhadap data dan sistem pemantauan yang andal, serta memastikan investasi jangka panjang bagi konservasi dan restorasi.
Untuk memperkuat kesiapan REDD+ yurisdiksi, ia menyoroti lima bidang dukungan dan koordinasi:
- Kapasitas kelembagaan dan teknis, termasuk sistem MRV (pengukuran, pelaporan, dan verifikasi), penerapan safeguards, dan integrasi data yang selaras dengan kerangka nasional.
- Pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi, termasuk pembayaran berbasis hasil dan mekanisme pendanaan iklim lainnya.
- Pembagian manfaat yang transparan, agar masyarakat lokal menerima manfaat nyata dan tetap menjadi mitra aktif.
- Penghidupan berkelanjutan berbasis masyarakat, terutama yang mendukung perlindungan hutan, pengelolaan gambut, dan ekonomi perdesaan yang tangguh.
- Koordinasi lintas tingkat, agar kebijakan nasional, prioritas provinsi, pelaksanaan di kabupaten/kota, dan inisiatif sektor swasta saling menguatkan.
“REDD+ yurisdiksi tidak cukup bertumpu pada sistem teknis yang kuat. Ia juga menuntut kepercayaan, keterbukaan bagi semua pihak, dan rasa memiliki bersama, dengan masyarakat lokal di pusat transisi menuju pengelolaan lanskap yang berkelanjutan,” kata Purnama.
Berdasarkan capaian pelaksanaan GREEN for Riau sejauh ini, ia menegaskan bahwa Riau siap menjadi contoh nyata bagaimana REDD+ yurisdiksi dapat menghasilkan karbon berintegritas tinggi sekaligus menghubungkan ambisi nasional, kepemimpinan daerah, dan kemitraan global demi iklim, alam, dan masyarakat.
“Kita sudah melewati pertanyaan apakah REDD+ yurisdiksi bisa berjalan. Yang menentukan sekarang adalah seberapa cepat kita bergerak bersama, pada skala dan laju yang dibutuhkan iklim, alam, dan masyarakat,” ujarnya.