Ilustrasi koordinasi kelembagaan nasional dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan, data karbon, dan pengelolaan bentang alam untuk mendukung pengurangan emisi serta perlindungan hutan, gambut, dan mangrove di Riau. Kredit: Ilustrasi dibuat dengan AI.

Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan pembangunan yang membutuhkan pendekatan penanganan secara terintegrasi, lintas sektor, dan lintas tingkat pemerintahan. Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global, khususnya melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi cadangan karbon, pengelolaan hutan lestari, serta peningkatan cadangan karbon melalui kegiatan restorasi dan rehabilitasi ekosistem. Dalam konteks tersebut, Provinsi Riau memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional. Provinsi ini memiliki bentang alam yang didominasi oleh ekosistem hutan tropis daratan, lahan gambut, kawasan pesisir, dan mangrove yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Namun, pada saat yang bersamaan, ekosistem tersebut menghadapi berbagai tekanan akibat perubahan penggunaan lahan, deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap fungsi hidrologis ekosistem gambut.

Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan emisi di Provinsi Riau tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah. Diperlukan dukungan kelembagaan nasional yang memiliki mandat dalam penyusunan kebijakan kehutanan dan lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, pengelolaan tata ruang, pengelolaan gambut dan mangrove, pengembangan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measurement, Reporting and Verification/MRV), pengelolaan registri karbon, penelitian dan pengembangan metodologi, serta penyediaan pembiayaan iklim. Salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk mendukung upaya tersebut adalah pengembangan Jurisdictional REDD+ (J-REDD+). Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah atau yurisdiksi sebagai pengelola program pengurangan emisi dalam suatu wilayah administratif tertentu, dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan dan intervensi pengelolaan hutan serta penggunaan lahan ke dalam satu kerangka pengelolaan emisi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan J-REDD+ di Provinsi Riau melalui inisiatif GREEN for Riau menjadi salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola pengurangan emisi berbasis yurisdiksi. Pendekatan ini juga diarahkan untuk memenuhi persyaratan standar internasional, khususnya The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES) yang dikembangkan oleh Architecture for REDD+ Transactions (ART). Standar ART TREES memberikan kerangka penilaian terhadap integritas lingkungan, penetapan tingkat emisi referensi, sistem MRV, penerapan safeguards, serta mekanisme pengakuan dan penerbitan kredit pengurangan emisi. Meskipun demikian, persiapan dan implementasi J-REDD+ yang memenuhi persyaratan ART TREES memerlukan dukungan teknis, kebijakan, dan kelembagaan yang kuat. Beberapa aspek penting, seperti penetapan Forest Reference Emission Level/Forest Reference Level (FREL/FRL), harmonisasi metodologi penghitungan karbon, integrasi data spasial, pengelolaan registri karbon, pemenuhan safeguards, serta pengembangan mekanisme pembagian manfaat, memerlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat nasional. Oleh karena itu, keikutsertaan aktif kelembagaan nasional menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program pengurangan emisi Provinsi Riau memiliki keselarasan dengan kebijakan nasional, memenuhi standar internasional, dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

Tulisan ini menjelaskan peran dan kontribusi kelembagaan nasional dalam mendukung program pengurangan emisi Provinsi Riau, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta strategi penguatan sinergi kelembagaan untuk mempercepat implementasi J-REDD+ dan ART TREES dalam kerangka GREEN for Riau.

Pentingnya Peran serta Kontribusi Kelembagaan di Tingkat Nasional dalam Mendukung Program Penurunan Emisi Provinsi Riau

2.1. Pentingnya Keterlibatan Kelembagaan Nasional

Pelaksanaan program pengurangan emisi berbasis yurisdiksi memerlukan harmonisasi yang kuat antara kerangka kebijakan nasional, tata kelola subnasional, dan penerapan standar internasional guna menjamin integritas lingkungan serta kredibilitas hasil pengurangan emisi. Pemerintah pusat memiliki mandat dalam menetapkan arah kebijakan, regulasi, standar teknis, metodologi penghitungan emisi dan serapan karbon, sistem Measurement, Reporting and Verification (MRV), pengelolaan sistem registri nasional, serta pengaturan mekanisme pendanaan dan insentif berbasis kinerja. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam mengoordinasikan implementasi program lintas sektor, mengintegrasikan target pengurangan emisi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, memfasilitasi pengumpulan dan validasi data, memperkuat keterlibatan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa intervensi yang dilaksanakan selaras dengan karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan tata guna lahan di wilayahnya. Dalam konteks JREDD, praktik internasional menyediakan acuan mengenai akuntansi karbon, pengamanan lingkungan dan sosial (environmental and social safeguards), serta prosedur MRV yang transparan dan dapat diverifikasi, sehingga capaian pengurangan emisi yang dihasilkan memenuhi prinsip environmental integrity dan memperoleh pengakuan di tingkat global. Dengan demikian, keterlibatan lembaga nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan komponen fundamental dalam membangun sistem tata kelola pengurangan emisi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan konsistensi antara target daerah, komitmen nasional dalam NDC, dan persyaratan pasar serta pendanaan iklim internasional.

Keterlibatan kelembagaan nasional setidaknya memiliki lima kepentingan strategis yaitu:

  1. Menjamin harmonisasi kebijakan dan regulasi. Program J-REDD+ harus memiliki keterkaitan dengan kebijakan nasional di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, tata ruang, pengelolaan gambut, dan perdagangan karbon;
  2. Memperkuat kredibilitas teknis dan integritas penghitungan emisi. Pengembangan FREL/FRL, metodologi MRV, inventarisasi karbon, serta sistem pemantauan hutan harus mengacu pada standar dan sistem nasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Memastikan integrasi data dan sistem informasi. Data pengurangan emisi yang dihasilkan di tingkat provinsi perlu terhubung dengan sistem pemantauan hutan nasional dan sistem registrasi nasional untuk menghindari inkonsistensi informasi serta risiko penghitungan ganda;
  4. Memperkuat tata kelola sosial dan lingkungan. Pelaksanaan program harus menjamin perlindungan hak masyarakat, partisipasi para pemangku kepentingan, penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta tersedianya mekanisme penanganan keluhan;
  5. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan iklim dan pasar karbon. Dukungan kelembagaan nasional diperlukan untuk menghubungkan hasil pengurangan emisi dengan mekanisme pembayaran berbasis kinerja (results-based payment), pasar karbon domestik, maupun mekanisme pembiayaan karbon internasional.

2.2. Peran Kunci dan Kontribusi Kelembagaan Nasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih operasional, peran kunci dan kontribusi kelembagaan nasional dalam mendukung program pengurangan emisi Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Peran kunci dan kontribusi kelembagaan nasional

Kelembagaan Peran kunci dan kontribusi Dukungan terhadap J-REDD+ Riau
KLH dan Kementerian Kehutanan Kebijakan REDD+, FREL/FRL, MRV Harmonisasi kebijakan, baseline, sistem MRV dan safeguards
Bappenas Perencanaan pembangunan Integrasi program dalam perencanaan pembangunan rendah karbon
Kementerian Pertanian Pertanian dan perkebunan Pengurangan emisi sektor pertanian dan penggunaan lahan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Ekosistem pesisir dan karbon biru Konservasi dan rehabilitasi mangrove
Kementerian ATR/BPN Tata ruang dan tenurial Kepastian spasial dan penguasaan lahan
Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Restorasi gambut dan mangrove Pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi
BRIN Penelitian dan metodologi Pengembangan metodologi, faktor emisi, dan penghitungan karbon
BPDLH, Kementerian Keuangan Pembiayaan iklim Pembiayaan berbasis hasil dan kesiapan pasar karbon

Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut perlu ditempatkan dalam satu sistem tata kelola yang saling melengkapi. Dengan demikian, kontribusi masing-masing institusi tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi bagian dari satu kerangka pengelolaan program pengurangan emisi Provinsi Riau.

3. Strategi Koordinasi Kelembagaan Nasional – Sub Nasional

3.1. Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi

Strategi pertama adalah memperkuat harmonisasi kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan pengurangan emisi. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perlu memastikan bahwa program J-REDD+ memiliki keterkaitan dengan kebijakan kehutanan, lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, tata ruang, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, serta kebijakan perdagangan karbon. Harmonisasi tersebut diperlukan agar implementasi program tidak menghadapi hambatan akibat perbedaan kebijakan dan kewenangan antarsektor. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai keterkaitan program J-REDD+ dengan kegiatan mitigasi lainnya, terutama untuk memastikan konsistensi penghitungan emisi dan mencegah pengakuan capaian pengurangan emisi secara berulang.

3.2. Integrasi Sistem Measurement, Reporting and Verification (MRV)

Strategi kedua adalah membangun sistem MRV yang terintegrasi antara tingkat nasional dan provinsi. Sistem MRV merupakan komponen fundamental dalam pelaksanaan J-REDD+ karena menjadi dasar untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi capaian pengurangan emisi. Dalam konteks Provinsi Riau, integrasi MRV perlu memperhatikan karakteristik ekosistem hutan alam, gambut, mangrove, dan kawasan penggunaan lahan lainnya. Selain memastikan konsistensi data, sistem MRV yang terintegrasi juga perlu mendukung transparansi, ketertelusuran informasi, serta pemenuhan persyaratan pelaporan ART TREES.

3.3. Pengembangan Kerangka Nesting antara Proyek, Yurisdiksi, dan Nasional

Strategi ketiga adalah mengembangkan kerangka nesting yang menghubungkan kegiatan pengurangan emisi di tingkat proyek dengan program J-REDD+ di tingkat provinsi dan sistem penghitungan emisi nasional. Pendekatan nesting menjadi penting karena di Provinsi Riau terdapat berbagai kegiatan pengelolaan hutan dan pengurangan emisi yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemegang perizinan, masyarakat, maupun pengelola perhutanan sosial. Tanpa kerangka nesting yang jelas, terdapat potensi ketidaksesuaian dalam penghitungan pengurangan emisi, pengakuan capaian, dan pengelolaan kredit karbon. Pengembangan nesting diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling melengkapi antara berbagai inisiatif pengurangan emisi, sekaligus meningkatkan integritas lingkungan dan kredibilitas program J-REDD+ Riau.

3.4. Penguatan Sistem Safeguards dan Inklusi Sosial

Strategi keempat adalah memperkuat penerapan safeguards dan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pelaksanaan program. Program pengurangan emisi tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya emisi yang berhasil dikurangi, tetapi juga berdasarkan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Dalam konteks ini, penguatan sistem safeguards perlu diselaraskan dengan sistem safeguards REDD+ nasional melalui SIS REDD+.

Kementerian dan lembaga nasional perlu memberikan dukungan kebijakan dan teknis, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan penerapan safeguards berjalan di tingkat implementasi. Keterlibatan kelompok perhutanan sosial juga perlu mendapat perhatian karena kelompok tersebut merupakan salah satu aktor penting dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan upaya pengurangan emisi di tingkat tapak.

3.5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Dukungan Teknis

Strategi kelima adalah meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan. Pengembangan J-REDD+ yang memenuhi persyaratan ART TREES memerlukan kemampuan teknis dalam pengelolaan data, inventarisasi karbon, penghitungan emisi, pemantauan perubahan tutupan lahan, pengelolaan safeguards, serta penyusunan dokumen pelaporan. Penguatan kapasitas perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemerintah daerah mampu mengelola program secara mandiri dan menjaga konsistensi implementasi dalam jangka panjang.

3.6. Penguatan Akses Pembiayaan dan Kesiapan Pasar Karbon

Strategi keenam adalah memperkuat akses terhadap sumber pembiayaan untuk mendukung implementasi program pengurangan emisi. Pelaksanaan J-REDD+ membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem MRV, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Kesiapan pasar karbon juga perlu didukung melalui pengembangan pipeline kredit karbon yurisdiksi, pemenuhan persyaratan standar ART TREES, penguatan transparansi, dan kejelasan mekanisme pengakuan serta pembagian manfaat. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai sumber pendanaan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan program pengurangan emisi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

3.7. Kerangka Integrasi GREEN for Riau Governance

Seluruh strategi koordinasi tersebut perlu diintegrasikan dalam satu kerangka tata kelola GREEN for Riau. Kerangka ini dibangun berdasarkan keterkaitan lima komponen utama, yaitu:

  1. National Policy and Regulatory Framework, sebagai landasan kebijakan dan regulasi;
  2. Institutional Coordination and Governance, sebagai mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab;
  3. Integrated MRV and Data Systems, sebagai sistem pengukuran, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi;
  4. Safeguards and Stakeholder Participation, sebagai jaminan perlindungan lingkungan dan sosial; dan
  5. Carbon Finance and Market Readiness, sebagai mekanisme pembiayaan dan kesiapan pasar karbon.

Kelima komponen tersebut menjadi landasan untuk mendukung implementasi J-REDD+ Riau sesuai dengan persyaratan ART TREES.

4. Penutup

Keikutsertaan aktif kelembagaan nasional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pengurangan emisi di Provinsi Riau melalui pendekatan J-REDD+. Kompleksitas permasalahan deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap ekosistem gambut dan mangrove membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga yang memiliki mandat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, pembangunan, pertanian, tata ruang, restorasi ekosistem, penelitian, pembiayaan, dan registrasi karbon.

Dukungan kelembagaan nasional diperlukan untuk memastikan keselarasan kebijakan, harmonisasi FREL/FRL, penguatan sistem MRV, integrasi data dan registri karbon, pengembangan kerangka nesting, penerapan safeguards, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan iklim dan pasar karbon. Dalam konteks percepatan implementasi ART TREES, terdapat beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian, yaitu harmonisasi kebijakan, integrasi sistem MRV dan data karbon, pengembangan kerangka nesting, penguatan safeguards dan FPIC, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan pembiayaan dan kesiapan pasar karbon. Seluruh agenda tersebut perlu diintegrasikan dalam kerangka GREEN for Riau Governance agar program pengurangan emisi dapat dilaksanakan secara transparan, terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

Ke depan, penguatan koordinasi kelembagaan nasional dan daerah perlu diarahkan pada pembentukan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan teknis ART TREES, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Provinsi Riau. Pemerintah pusat perlu memastikan tersedianya dukungan kebijakan, metodologi, data, pendanaan, dan penguatan kapasitas. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau perlu memperkuat fungsi koordinasi dan implementasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemegang perizinan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta sektor swasta.

Secara khusus, penguatan peran masyarakat dan kelompok perhutanan sosial perlu menjadi bagian integral dari strategi pengurangan emisi. Masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pencegahan kebakaran, pemantauan perubahan tutupan lahan, dan pemeliharaan cadangan karbon. Dengan dukungan kelembagaan nasional yang terkoordinasi dan komitmen implementasi pemerintah daerah, GREEN for Riau diharapkan dapat menjadi model pengelolaan pengurangan emisi berbasis yurisdiksi yang mengintegrasikan kebijakan nasional, pengelolaan bentang alam, perlindungan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan J-REDD+ Riau tidak hanya diukur dari pencapaian pengurangan emisi dan pemenuhan standar internasional, tetapi juga dari kemampuannya membangun tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target mitigasi perubahan iklim Indonesia.

Daftar Pustaka

Architecture for REDD+ Transactions (ART). 2021. The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES), Version 2.0. ART Secretariat, Virginia, USA. Dokumen TREES 2.0.

Dharmawan, I.W.S.D. 2026. Active Involvement of All Institutions at the National Level in Supporting the Preparation of J-REDD+ Riau. Report GREEN for Riau. UNEP UN-REDD.

Ministry of Environment. 2025. SIS REDD+. SIS REDD+ – Provinsi Riau.

Penulis:

I Wayan Susi Dharmawan


Bambang Arifatmi

  • Country Coordinator UNEP UN-REDD Indonesia
  • ⁠⁠Kepala Bidang Inovasi Terapan Ekonomi Hijau, HA IPB

>***Disclaimer:** Artikel ini merupakan pandangan dan opini para penulis secara pribadi, serta tidak selalu mencerminkan pandangan, kebijakan, maupun posisi resmi GREEN for Riau beserta para mitra pelaksananya.*