Pekanbaru, 22 September 2026 — Inisiatif GREEN for Riau menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) bagi Tim Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) tingkat Provinsi Riau di Sekretariat GREEN for Riau, Kantor Bappeda Provinsi Riau. Pelatihan ini memperkuat pemahaman dan keterampilan fasilitasi tim provinsi sebelum mendukung pelatihan lanjutan di kabupaten/kota serta pelaksanaan PADIATAPA di tingkat tapak.
Danang Kabul Soekresno, selaku Provincial Lead Inisiatif GREEN for Riau, menyampaikan bahwa tim provinsi akan menjadi “ujung tombak” proses PADIATAPA berikutnya. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah: masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas, sekaligus memiliki ruang untuk bertanya, menyampaikan masukan, dan mengemukakan kekhawatiran. Menurut Danang, proses tersebut harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akurasi.
Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, S.Hut., M.M., yang membuka pelatihan secara resmi, mengingatkan bahwa cakupan GREEN for Riau yang luas menuntut pelibatan nyata para pihak di tingkat tapak. Ia berharap Tim PADIATAPA dapat “membumikan” program kepada masyarakat. Untuk itu, peserta perlu menyepakati metode, prosedur, dan substansi penjelasan agar memiliki “satu template” dan “satu suara” ketika memfasilitasi proses di lapangan.
PADIATAPA memberi masyarakat dan pemangku kepentingan kesempatan untuk menerima informasi secara utuh sebelum mengambil keputusan secara bebas. Dalam pelatihan, Tenaga Ahli Safeguards GREEN for Riau, Irfan Kemal, menekankan bahwa PADIATAPA merupakan proses berkelanjutan. Pertanyaan atau kekhawatiran baru dapat muncul seiring berkembangnya program dan harus tetap mendapat ruang untuk dibahas.
Peserta mempelajari tiga modul yang mencakup pengenalan PADIATAPA, tata cara pelaksanaannya, dan informasi kunci GREEN for Riau. Materi tersebut diperkuat melalui diskusi mengenai pilihan partisipasi, dokumentasi, mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan, serta rencana pembagian manfaat.
Dalam simulasi fasilitasi, peserta berlatih menjelaskan program dengan bahasa yang mudah dipahami dan merespons pertanyaan mengenai hak atas lahan, pilihan untuk berpartisipasi, serta kemungkinan menarik kembali persetujuan. Evaluasi simulasi menunjukkan pentingnya mencatat pertanyaan yang belum terjawab dan memastikan perempuan serta kelompok yang menghadapi hambatan akses tetap dapat menyampaikan pandangannya.
Diskusi juga menegaskan perlunya kehati-hatian saat menjelaskan manfaat program. Rancangan pembagian manfaat masih dibahas, sehingga fasilitator tidak boleh menyampaikan angka atau alokasi yang belum ditetapkan sebagai janji kepada masyarakat.
Melalui ToT ini, Tim PADIATAPA Provinsi diharapkan dapat menyampaikan informasi secara konsisten dan memfasilitasi dialog yang terbuka saat mendukung tim kabupaten/kota. Pembahasan teknis mengenai pendekatan di tiap wilayah akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat.
