Ia seorang pakar ekonomi politik yang disegani yang sejak 2001 menjadi pengajar di Johns Hopkins University, Baltimore, dikenal luas akan pemikirannya tentang perubahan sosial dan modal sosial, yang kemudian menjadi salah satu dikursus global. Francis Fukuyama membahas bagaimana guncangan besar, the great disruption, yang terjadi ketika sistem kapitalisme meluas, mengakibatkan erosi pada modal sosial. Kepercayaan, trust, manusia pada manusia lainnya menipis, kecurigaan dan ketidakjujuran merebak, pelanggaran hukum meningkat; proses kerja sama dalam masyarakat berubah menjadi proses saling memakan dan saling merugikan.
Apa kaitan pemikiran Fukuyama ini dengan gonjang-ganjing kerusakan lingkungan dunia? Seakan-akan memang tidak berhubungan atau berkaitan. Namun apabila kita renungkan, akan semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa perubahan substansial hubungan antar manusia yang dimaksudkan oleh Fukuyama, juga akhirnya berdampak pada lingkungan hidup manusia secara luas.
Sejarah kerusakan lingkungan hidup dunia tidak dapat dilepaskan dari peranan (baca: keserakahan) manusia dalam berbagai bentuknya. Manusia yang ingin menguasai alam. Inilah yang dikenal dengan pandangan yang didasari oleh etika antroposentrisme.
Etika antroposentrisme yang dilatarbelakangi oleh tradisi pemikiran barat yang liberal. Dalam etika ini manusia diposisikan sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar; di atas dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja.
Menurut Keraf (2002), cara pandang inilah yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. Sementara itu, para pakar menyatakan bahwa nilai kayu hanya kurang dari 5% nilai keseluruhan sumber daya hutan itu. Nilai total sumber daya hutan tidak pernah diperhitungkan dalam kalkulasi ekonomi nasional.
Hutan tropis dataran rendah di Pulau Jawa habis dalam tempo 100 tahun (Abad 18-19), sementara itu hutan hujan tropis dataran rendah di Pulau Sumatera lenyap hanya dalam hitungan 30 tahun.
Terbukti bahwa manusia melalap alam dengan ganasnya, dengan tingkatan 10 kali lebih cepat, yang dampaknya sudah kita rasakan saat ini: penurunan kualitas lingkungan hidup yang luar biasa besar dan dengan demikian tentunya akan berdampak langsung pada kualitas manusianya yang harus hidup dalam kondisi lingkungan hidupnya yang rusak parah.
Ekonomi yang digerakkan oleh pengurasan sumber daya alam ini, digambarkan dengan sangat tepat oleh Kenneth Boulding dalam Korten (2001), sebagai “ekonomi koboi”. Visi ekonomi koboi adalah dunia yang bisa dilukiskan sebagai padang terbuka tanpa batas yang menyediakan sumber daya dan jasa pelayanan pembuangan limbah tanpa batas.
Ekonomi koboi diarahkan untuk menggali sumber daya-sumber daya yang paling mudah tersedia dari lingkungan hidupnya dan mengubahnya menjadi produk apa saja untuk memenuhi kebutuhannya.
Pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup ini. Banyak pihak menuding bahwa dalam hal kerusakan hutan, maka negara (baca: pemerintah) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, melalui berbagai instrumen kebijakannya yang sering kali kontradiktif.
Kebijakan yang dengan instrumen perijinan pengelolaan (baca: eksploitasi) sumber daya hutan, telah membawa petaka yang berkepanjangan. Kembali dipertanyakan, benarkah pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab? Satu pertanyaan yang menggantung dan menyisakan ketidakpastian ke depan.
Fukuyama menyatakan bahwa organisasi ke depan akan lebih berdasarkan pada kemampuan membangun jaringan, sebagai modal sosial. Dalam pandangan ini, jaringan ialah hubungan saling percaya yang berdasarkan moral. Jaringan berbeda dengan hierarki karena jaringan didasarkan pada norma bersama yang bersifat informal, bukan atas hubungan kekuasaan formal.
Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan organisasi atau lembaga yang berbasiskan pada mekanisme hierarki dan mekanisme yang berdasarkan jaringan.
Pengalaman di Indonesia, membuktikan bahwa pemerintah dengan model organisasi modern menurut Max Weber, yang menggantikan wewenang informal menjadi wewenang yang berlandaskan hukum dan lembaga-lembaga yang transparan, telah terbukti gagal mengemban mandat mengelola lingkungan (baca: dalam hal ini sumber daya hutan).
Kita lupakan bahwa sumber daya hutan, merupakan sumber daya yang masuk ke dalam kategori common pool resource. Suatu sumber daya yang akan sangat mahal bila dikelola secara eksklusif.
Sementara itu, sumber daya hutan yang dikelola secara berjaringan, dengan modal sosialnya, berupa lembaga-lembaga adat, malahan terbukti lebih mampu menunjukkan pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan azas-azas kelestarian.
Tentu saja pada skala dimana jumlah penduduk, intervensi pasar, dan kebijakan pemerintah masih cukup stabil dan kondusif. Pengelolaan hutan-hutan adat yang lestari akan hancur dengan kebijakan eksploitasi hutan yang dapat menebang 1.000 hektare per tahun, misalnya.
Pertanyaan terakhir adalah bagaimana kemudian peranan organisasi dan lembaga-lembaga yang concern pada pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Bagaimana peran pemerintah ke depan dalam mengelola sumber daya hutan, dalam mengelola taman-taman nasional dan kawasan konservasi lainnya.
Bukti empiris menunjukkan bahwa pemerintah harus melakukan reposisi perannya, agar tidak terjebak ke dalam pola hierarki yang kaku tetapi harus pula mengembangkan ruang-ruang di mana jaringan dapat dibangun atas dasar trust.
Sementara itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat juga seharusnya melakukan reposisi perannya tidak sekedar “menyerang” pemerintah, tetapi juga perlu memulai duduk bersama pemerintah dalam mencari ruang-ruang kebersamaan yang saling menguatkan, saling menghargai, dan saling menguntungkan.
Diskursus peran kelembagaan konservasi ini akan masih terus bergulir dan sudah selayaknya kita menyambutnya dengan antusias, untuk mendapatkan pembelajaran dari proses-proses perubahan kelembagaan pemerintah di era otonomi, yang sedang gencar-gencarnya digagas di hampir seluruh pelosok Indonesia.***
Penulis:
Dr. Ir. Wiratno, M.Sc, Tenaga Ahli Conflict Resolution
Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan dan opini penulis secara pribadi, serta tidak selalu mencerminkan pandangan, kebijakan, maupun posisi resmi GREEN for Riau beserta para mitra pelaksananya.
*) Artikel ini merupakan sambutan saya sebagai Kepala Balai TN Gunung Leuser pada Buletin Jejak Leuser, Juli 2006, dan akhirnya dimuat dalam buku kumpulan artikel (2005-2020) berjudul Wisata Intelektual, diterbitkan pada tahun 2020.