Perkuat tata kelola pendanaan iklim daerah, Pemerintah Kepulauan Meranti tegaskan komitmen lewat penandaan anggaran perubahan iklim.

SELAT PANJANG, 16 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmen pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau, salah satunya melalui dukungan terhadap implementasi inisiatif GREEN for Riau. Penyelenggaraan rapat koordinasi konfirmasi hasil budget tagging dan penyelarasan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim ini dilakukan dalam rangka membangun basis data pelaporan kinerja iklim daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11), dan melibatkan perangkat daerah terkait, baik berbasis lahan maupun non lahan.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mengonfirmasi kesesuaian program, mengidentifikasi alokasi anggaran mitigasi dan adaptasi, serta melengkapi dokumen pendukung guna percepatan validasi melalui platform CONNECT milik Kementerian Keuangan dan pelaporan aksi iklim melalui AKSARA milik Bappenas.

Climate Budget Tagging (CBT) atau Penandaan Anggaran Perubahan Iklim merupakan mekanisme penting bagi pemerintah daerah untuk menelusuri alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, sejalan dengan target nasional Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Pemaparan perbedaan fokus aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rapat koordinasi penandaan anggaran perubahan iklim Kabupaten Kepulauan Meranti, 16 November 2026.

Pemaparan perbedaan fokus aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rapat koordinasi penandaan anggaran perubahan iklim Kabupaten Kepulauan Meranti, 16 November 2026.

Dalam pemaparan hasil sementara penandaan anggaran Kabupaten Kepulauan Meranti, teridentifikasi aksi iklim di sektor pertanian dengan anggaran sekitar Rp6 miliar pada tahun 2026. Namun, kegiatan tersebut tidak terlaksana akibat efisiensi anggaran sehingga tidak dapat dilaporkan dalam budget tagging GREEN for Riau. Namun demikian, pendataan aksi mitigasi diarahkan untuk menelusuri kegiatan yang relevan di sektor kehutanan, gambut, dan mangrove yang merupakan karakteristik fisik Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan yang dibahas untuk ditelusuri lebih lanjut meliputi penanaman dan pengelolaan ruang terbuka hijau, patroli, serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dalam arahannya, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti meminta OPD untuk mengoptimalkan waktu pengumpulan data serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi kepada Bappeda.

Tenaga Ahli Budget Tagging GREEN for Riau, Rizky Rahmawati, menekankan pentingnya akurasi dan perluasan cakupan pendataan agar seluruh upaya penanganan perubahan iklim di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terdokumentasi secara menyeluruh dan terhindar dari pencatatan ganda (double counting).

“Saya kira hanya mengisi yang relevan saja, penekanan aksi mitigasi sektor kehutanan, gambut dan mangrove yang merupakan karakteristik ekologis utama Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelas Rizky Rahmawati, Tenaga Ahli Budget Tagging GREEN for Riau.

Pembahasan dalam pertemuan ini menyoroti penelusuran data lintas sektor prioritas—mulai dari sektor lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kebencanaan, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk memastikan kualitas data, OPD diminta melengkapi informasi setiap program dan subkegiatan, mencakup klasifikasi mitigasi atau adaptasi, periode pelaksanaan, nilai pagu dan realisasi anggaran, capaian fisik, sumber pendanaan, serta data penerima manfaat yang terpilah berdasarkan gender dan kelompok rentan sesuai prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Terkait proses validasi data melalui platform CONNECT, sebanyak 99 subkegiatan tahun 2026 telah divalidasi atau sekitar 7 persen berdasarkan pemaparan dalam rapat. Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti akan membantu menyelesaikan validasi dan berkoordinasi dengan OPD apabila terdapat klasifikasi yang memerlukan klarifikasi. Sementara itu, terkait pelaporan kinerja perubahan iklim pada platform AKSARA, akses berhasil dibuka dan peserta mendapatkan demonstrasi pengisian data aktivitas, lokasi, volume, target dan realisasi, serta informasi anggaran. Bappeda akan memfasilitasi akses akun kepada OPD terkait agar pengisian dilakukan oleh perangkat daerah yang memahami rincian teknis kegiatan dan anggarannya. Percepatan input aksi membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama Bappeda sebagai perangkat daerah pengampu yang mengkoordinasikan pelaporan kinerja penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat kabupaten. Hasil penginputan aksi iklim pada platform AKSARA dapat membantu perhitungan capaian penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan indeks ekonomi hijau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui penguatan tata kelola data dan anggaran iklim yang terintegrasi ini, GREEN for Riau berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengukur kontribusi daerah dalam aksi iklim secara optimal, sekaligus mengakselerasi kesiapan implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) yang berintegritas tinggi di Provinsi Riau.