Penyelarasan peran kelembagaan, mekanisme pembagian manfaat, dan pemetaan risiko menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi REDD+ yurisdiksi berjalan transparan, terintegrasi, dan berkeadilan.

PEKANBARU, 30 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau menggelar rapat identifikasi tata kelola nesting Jurisdictional REDD+ (JREDD+). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempertegas mandat, mekanisme koordinasi, serta kesiapan kelembagaan daerah guna mendukung integrasi kegiatan penurunan emisi berbasis hutan secara transparan dan berintegritas. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan tata kelola yang selaras antara kegiatan di tingkat tapak dan program penurunan emisi provinsi.

Skema nesting dirancang untuk menghubungkan proyek-proyek penurunan emisi tingkat tapak ke dalam perhitungan yurisdiksi provinsi. Langkah ini merupakan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 31 Permenhut 6/2026 untuk memastikan transparansi, mencegah penghitungan ganda, penerbitan ganda, maupun klaim ganda atas unit karbon. Inisiatif GREEN for Riau sendiri mencakup area akuntansi yurisdiksi sekitar 2,59 juta hektare yang meliputi 818 desa di 12 kabupaten/kota dan ditopang oleh 13 UPT KPH sebagai simpul lapangan.

“Nesting bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban hukum. Prinsip utama yang mengunci seluruh desain ini adalah ‘satu wilayah, satu neraca’ di mana setiap ton penurunan emisi di dalam wilayah akuntansi hanya diterbitkan, dipindahtangankan, dan diklaim satu kali,” ujar Muis Fajar, Tenaga Ahli Nesting, One Data Management and REDD+ Governance.

Muis Fajar memaparkan skema Nesting GREEN for Riau

Penyelarasan tersebut diperlukan ketika kegiatan di tingkat proyek dan program provinsi mencakup wilayah atau periode yang beririsan. Dengan data dan penghitungan yang konsisten, kontribusi kegiatan di lapangan dapat diperhitungkan secara jelas dalam capaian yurisdiksi. Bagi publik, kejelasan ini penting untuk membangun kepercayaan terhadap hasil penurunan emisi yang dilaporkan.

Untuk mendukung kepastian hukum dan kesiapan tata kelola, pengaturan nesting akan mengikuti peraturan menteri yang menjadi acuan. Pemerintah Provinsi Riau menyepakati pendekatan kelembagaan bertahap. Langkah awal difokuskan pada pembentukan Sekretariat Teknis Nesting di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang ditargetkan rampung pada 30 November 2026.

Tata kelola nesting JREDD+ Riau mengedepankan keterbukaan dan pelibatan masyarakat. Pelibatan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, dan kelompok Masyarakat Adat diakomodasi dalam Forum Multipihak untuk memberikan masukan dalam pengembangan tata kelola nesting. Mekanisme pelibatan dan pembagian perannya masih perlu diperjelas melalui pembahasan lebih lanjut.

Masukan para pihak diperlukan agar rancangan tata kelola mempertimbangkan kondisi wilayah kelola dan kebutuhan masyarakat di tingkat tapak. Perguruan tinggi dapat mendukung telaah ilmiah serta peningkatan kapasitas, sementara organisasi masyarakat sipil dan lembaga adat dapat menyampaikan perspektif masyarakat serta kebutuhan pendampingan. Pelibatan tersebut diharapkan mendukung transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan program.

Selain penataan regulasi, rapat juga menyoroti hasil awal pemetaan risiko deforestasi serta mitigasi emisi akibat kebakaran lahan gambut. Pemerintah Provinsi Riau bersama para pihak mengkaji opsi pendanaan jaminan karhutla, penggunaan sistem peringatan dini, serta penguatan pemantauan berbasis spasial di kawasan rawan emisi.

Rangkaian persiapan teknis, harmonisasi basis data ke Sistem Registri Nasional (SRN PPI/SRUK), serta pengajuan TREES Monitoring Report (TMR) dijadwalkan berlangsung bertahap hingga pertengahan 2027, sebelum penerbitan kredit karbon yurisdiksi pertama yang ditargetkan pada akhir 2027. Informasi mengenai cakupan wilayah, periode kegiatan, serta hasil penurunan emisi perlu ditelaah untuk mengenali kemungkinan tumpang tindih dan mendukung konsistensi penghitungan. Tahapan pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kesiapan data.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama para pihak melanjutkan penyempurnaan rancangan tata kelola nesting JREDD+. Penyiapan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan akuntabilitas, sekaligus menjaga keterkaitan antara pencapaian penurunan emisi, perlindungan hutan, dan kebutuhan masyarakat.