Pekanbaru, 19 Mei 2026 — GREEN for Riau Initiative menyelenggarakan NESTING Learning Exchange secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 19 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi media berbagi pengetahuan dan refleksi mengenai pendekatan nesting dalam kerangka REDD+, khususnya untuk mendukung kesiapan Provinsi Riau menuju mplementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+).
Kegiatan ini menghadirkan Dr. Jamil Mahmood, Climate and Forest Specialist dari UNDP. Beliau membagikan pembelajaran dari proses pengembangan kerangka nesting REDD+ di Kamboja, termasuk tantangan dalam menyelaraskan proyek-proyek REDD+ dengan pendekatan yurisdiksi, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), safeguards, registry, serta mekanisme pembagian manfaat.
Pertemuan dibuka oleh Bambang Arifatmi, PhD, Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme di Indonesia, yang mengapresiasi kesediaan Dr. Jamil untuk berbagi pengalaman. Ia menekankan bahwa pembelajaran lintas negara penting bagi Riau, terutama karena provinsi ini sedang membangun kesiapan teknis dan kelembagaan untuk REDD+ berbasis yurisdiksi.
Dalam diskusi, tim GREEN for Riau memaparkan konteks Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah prioritas dalam upaya penurunan emisi dari sektor hutan dan lahan. Riau memiliki karakteristik lanskap yang kompleks, termasuk kawasan hutan, konsesi, perhutanan sosial, dan ekosistem gambut yang luas. Kompleksitas tersebut membuat pendekatan nesting menjadi penting untuk memastikan bahwa berbagai inisiatif penurunan emisi, baik di tingkat proyek maupun yurisdiksi, dapat saling terhubung dan tidak menimbulkan risiko tumpang tindih klaim emisi.
Muis Fajar, konsultan Nesting Development and REDD+ Governance, menjelaskan bahwa Riau sedang mengembangkan konsep nesting untuk menjembatani inisiatif REDD+ yang telah berjalan di tingkat proyek dengan kerangka yurisdiksi yang lebih luas. Salah satu perhatian utama adalah bagaimana menyelaraskan perbedaan metodologi, periode baseline, standar karbon, serta perhitungan emisi antara proyek yang telah terdaftar dengan kerangka yurisdiksi yang sedang dikembangkan.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Jamil menekankan bahwa pengembangan nesting membutuhkan kerangka yang komprehensif dan tidak terlalu sempit pada satu standar saja. Kerangka nesting perlu dirancang agar mampu mengakomodasi berbagai mekanisme, termasuk standar karbon sukarela, pembayaran berbasis hasil, dan skema lain yang relevan.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan data antara tingkat nasional, subnasional, dan proyek untuk menghindari risiko double counting serta kebocoran emisi atau leakage.
“Keselarasan perhitungan emisi, sistem MRV, safeguards, registry, dan benefit sharing merupakan elemen penting dalam memastikan integritas kerangka nesting” demikian salah satu poin utama yang ditekankan dalam diskusi.
Aspek safeguards juga menjadi pembahasan penting. Irfan Kemal, Safeguards Coordinator, menyampaikan tantangan dalam memastikan proses safeguards dan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dapat diterapkan secara memadai pada wilayah yurisdiksi yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dr. Jamil juga membagikan pengalaman tentang pentingnya sistem pelaporan safeguards yang terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, dan mampu menyimpan bukti pelaksanaan untuk kebutuhan pemantauan maupun audit.
Diskusi juga menyoroti pentingnya Benefit Sharing Mechanism atau mekanisme pembagian manfaat yang harus dibangun secara transparan, partisipatif, dan melibatkan para pemangku kepentingan yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam upaya penurunan emisi. Mekanisme pembagian manfaat dipandang sebagai salah satu syarat penting agar implementasi REDD+ memberikan dampak yang adil bagi pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, serta parapihak yang berkontribusi pada perlindungan dan pemulihan ekosistem.
Melalui learning exchange ini, GREEN for Riau Initiative memperoleh sejumlah masukan penting untuk memperkuat penyusunan kerangka nesting di Riau. Beberapa pembelajaran utama mencakup perlunya penguatan sistem MRV yang konsisten, integrasi safeguards, pengembangan registry yang terhubung dengan sistem nasional, serta penyusunan benefit sharing yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses pembelajaran dan penguatan kapasitas GREEN for Riau Initiative dalam membangun kesiapan Provinsi Riau menuju implementasi JREDD+ yang kredibel, inklusif, dan berintegritas lingkungan. Ke depan, pembelajaran dari forum ini diharapkan dapat memperkuat proses teknis dan kelembagaan REDD+ di Riau, sekaligus mendukung kontribusi provinsi dalam agenda mitigasi perubahan iklim Indonesia