Melalui GREEN for Riau, Pemerintah Kabupaten Siak mendorong penguatan data dan integrasi pelaporan anggaran untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

SIAK, 29 Oktober 2026 – Pemerintah Kabupaten Siak terus memperkuat komitmen pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau, salah satunya melalui dukungan terhadap implementasi inisiatif GREEN for Riau. Penyelenggaraan rapat koordinasi konfirmasi hasil budget tagging dan penyelarasan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim merupakan tindak lanjut dari pertemuan cluster pada tanggal 25 Februari 2026 dalam rangka basis data pelaporan kinerja iklim daerah yang transparan, akuntabel dan efektif. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Siak dan melibatkan perangkat daerah terkait baik berbasis lahan maupun nonlahan.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mengonfirmasi kesesuaian program, mengidentifikasi alokasi anggaran mitigasi dan adaptasi, serta melengkapi dokumen pendukung guna percepatan validasi melalui platform CONNECT milik Kementerian Keuangan dan pelaporan aksi iklim melalui AKSARA milik Bappenas.

Climate Budget Tagging (CBT) atau Penandaan Anggaran Perubahan Iklim sendiri merupakan mekanisme penting bagi pemerintah daerah untuk menelusuri alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam pemaparan hasil sementara hasil penandaan anggaran Kabupaten Siak, tercatat alokasi anggaran aksi mitigasi periode 2022–2026 sebesar Rp1,1 miliar dengan realisasi mencapai 100%. Kontribusi utama aksi ini berasal dari kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan oleh TERAS Riau guna memperkuat penyerapan karbon alami di wilayah pesisir.

Sementara itu, pada aspek adaptasi, pemetaan menunjukkan alokasi anggaran sebesar Rp1,39 miliar pada periode 2016–2021 (capaian 80%). Untuk periode 2022–2026, akumulasi anggaran sektor kehutanan dan pertanian melonjak hingga sekitar Rp25,35 miliar dengan capaian di atas 90%. Selain itu, disiapkan pula rencana anggaran adaptasi sektor kehutanan periode 2027–2030 sebesar Rp1,87 miliar.

Tenaga Ahli Budget Tagging GREEN for Riau, Rizky Rahmawati, menekankan pentingnya memperluas cakupan pendataan agar kontribusi seluruh elemen masyarakat dapat terdokumentasi secara menyeluruh sehingga pelaporan kinerja perubahan iklim dapat merepresentasikan kondisi riil Kabupaten Siak.

“Melalui GREEN for Riau, kami mendorong agar berbagai inisiatif penanganan perubahan iklim yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat terdokumentasi dengan baik. Data ini penting untuk memperlihatkan kontribusi bersama dalam mendukung pengurangan emisi dan perlindungan ekosistem di Kabupaten Siak,” jelas Rizky.

Rizky Rahmawati menekankan pentingnya pendataan anggaran untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pembahasan dalam pertemuan ini juga menyoroti sejumlah sektor prioritas yang perlu ditelusuri lebih mendalam, yang meliputi restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, perlindungan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pertanian berkelanjutan, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Dalam hal kualitas data, setiap program diwajibkan memuat informasi lengkap—mulai dari periode pelaksanaan, indikator, volume, target dan realisasi anggaran, sumber pendanaan, hingga penerima manfaat yang terpilah berdasarkan gender, kelompok rentan, serta Masyarakat Adat.

Terkait proses validasi data melalui platform CONNECT, dari total 763 subkegiatan yang terdaftar, sebanyak 196 subkegiatan telah divalidasi, 564 subkegiatan menjadi target penyelesaian utama untuk divalidasi, dan 3 subkegiatan memerlukan koreksi. Pemkab Siak menilai percepatan ini membutuhkan koordinasi erat lintas perangkat daerah, terutama Bappeda sebagai perangkat daerah pengampu yang diberikan wewenang untuk mengoordinasikan pelaporan kinerja penurunan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, Kabupaten Siak belum melaporkan kinerja perubahan iklim pada platform AKSARA karena data aksi iklim belum diinput oleh perangkat daerah terkait. Seperti halnya CONNECT, Bappeda perlu memberikan pendampingan teknis secara intensif, tidak saja perangkat daerah akan tetapi juga para pihak lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Bappeda Kabupaten Siak bersama perangkat daerah dan mitra terkait akan menyempurnakan matriks penandaan anggaran dengan memisahkan data realisasi (2016–2026) dan target perencanaan (2027–2030). Penguatan data juga akan diperluas mencakup sektor perkebunan, kesehatan, pekerjaan umum, kebencanaan, serta kontribusi pihak nonpemerintah.

Melalui penguatan tata kelola data dan anggaran iklim yang terintegrasi ini, GREEN for Riau berharap Pemerintah Kabupaten Siak dapat mengukur kontribusi daerah dalam aksi iklim dengan optimal, sekaligus mengakselerasi implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) di Provinsi Riau.