Pekanbaru, 13 Juli 2026 — GREEN for Riau Initiative menyelenggarakan Town Hall Meeting ke-4 pada Senin, 13 Juli 2026 secara daring. Pertemuan ini menjadi forum komunikasi, evaluasi, integrasi, dan koordinasi untuk menyelaraskan perkembangan berbagai komponen program, sekaligus memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi skema karbon yurisdiksi yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, UNEP, FAO, organisasi pelaksana, tenaga ahli GREEN for Riau, implementing partner Yayasan PILI dan PETAI, serta sejumlah mitra pembangunan dan program, termasuk Proyek Koridor RIMBA, M4CR, Proforest, Penabulu, Yakopi, dan mitra lainnya.

Bambang Arifatmi, Ph.D., Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme Indonesia, dalam sambutan pembukanya menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh mitra dan tim GREEN for Riau yang terus bekerja sama menghadapi berbagai isu dan tantangan implementasi program. Ia menegaskan bahwa kolaborasi, integritas, dan semangat untuk terus berinovasi merupakan kunci dalam mencapai target program sekaligus mendukung pembangunan rendah emisi di Provinsi Riau.

“Tantangan GREEN for Riau tidaklah ringan. Namun, saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, aksi kolektif, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menghasilkan capaian terbaik bagi GREEN for Riau dan masyarakat Provinsi Riau,” ujarnya.

Mewakili DLHK Provinsi Riau, Muhammad Fuad menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, para tenaga ahli, dan seluruh mitra dalam mendukung implementasi GREEN for Riau. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan serta kualitas dokumen yang menjadi landasan implementasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

“Keberhasilan GREEN for Riau tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaan serta kualitas dokumen yang menjadi dasar kebijakan. Dokumen yang baik harus mampu mencerminkan kondisi langsung di lapangan agar implementasinya tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, S.Hut., M.M., menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan implementasi GREEN for Riau Initiative. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, tenaga ahli, dan para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai rencana, sekaligus memperkuat upaya pembangunan rendah emisi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Provinsi Riau.

“Kolaborasi dan komitmen seluruh pihak menjadi kunci dalam memastikan target GREEN for Riau dapat tercapai sesuai timeline yang telah disepakati. Pengenalan progres program kepada berbagai pihak juga penting untuk membangun pemahaman bersama dan memperkuat dukungan terhadap implementasi GREEN for Riau,” ujarnya.

Sinergi dengan Proyek Koridor RIMBA

Pada sesi berbagi dengan Proyek Koridor RIMBA, Barano Siswa Sulistyawan, Team Leader Program Koridor RIMBA, memaparkan capaian dan arah implementasi Program RIMBA. Ia juga menyoroti potensi sinergi dengan GREEN for Riau Initiative dalam memperkuat tata kelola kawasan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Sinergi antara GREEN for Riau dan Proyek Koridor RIMBA dinilai penting karena keduanya memiliki irisan tujuan dalam memperkuat pengelolaan lanskap, menjaga konektivitas ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mendorong pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan.

STRADA REDD+ Masuki Tahap Konsolidasi Akhir

Selanjutnya, Prof. Dr. Suwondo, Tenaga Ahli Mitigation Action Plan (MAP), memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Daerah REDD+ Provinsi Riau (STRADA REDD+).

“Penyusunan STRADA REDD+ Provinsi Riau telah memasuki tahap konsolidasi akhir. Setelah proses penyempurnaan dokumen, tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan konsultasi dan asistensi nasional, serta konsultasi publik sebagai bagian dari proses pengesahan STRADA REDD+ Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur,” ungkapnya.

STRADA REDD+ menjadi salah satu instrumen penting dalam arsitektur REDD+ Provinsi Riau karena berfungsi sebagai peta jalan pelaksanaan aksi mitigasi daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam menyelaraskan program, kebijakan, pendanaan, serta kegiatan di tingkat tapak.

Penguatan Safeguards dan PADIATAPA

Sementara itu, Irfan Kemal Putra, Tenaga Ahli Safeguards, menyampaikan bahwa dokumen Stakeholder Engagement Plan dan Panduan PADIATAPA telah memasuki tahap akhir penyempurnaan setelah melalui berbagai proses reviu.

Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan memasuki tahapan konsultasi publik sebelum proses finalisasi dan penguatan kapasitas pelaksana PADIATAPA di Provinsi Riau. Proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan implementasi REDD+ berjalan secara inklusif, transparan, serta menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Kemajuan Komponen Teknis dan Kelembagaan REDD+

Dalam pertemuan tersebut, para tenaga ahli GREEN for Riau Initiative juga memaparkan perkembangan berbagai komponen program. Komponen tersebut meliputi penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL), Measurement, Reporting, and Verification (MRV), penguatan kelembagaan, tata kelola dan manajemen data, nesting, Benefit Sharing Mechanism (BSM), budget tagging, mekanisme penanganan pengaduan, penghormatan hak asasi manusia, serta pengakuan masyarakat hukum adat.

Berbagai capaian tersebut mencerminkan kemajuan signifikan dalam membangun fondasi teknis, kelembagaan, dan sosial yang diperlukan untuk mendukung implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi atau Jurisdictional REDD+ (JREDD+) yang kredibel, transparan, dan berintegritas di Provinsi Riau.

Penguatan komponen teknis dan kelembagaan ini menjadi prasyarat penting agar Provinsi Riau mampu menyiapkan arsitektur REDD+ yang selaras dengan standar nasional dan internasional, sekaligus relevan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat di tingkat tapak.

Agenda Tindak Lanjut Strategis

Town Hall Meeting ke-4 menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut penting dan strategis yang akan menjadi fokus pelaksanaan program dalam waktu dekat. Agenda tersebut meliputi percepatan konsultasi nasional dengan Kementerian Kehutanan, penyempurnaan berbagai dokumen teknis terkait arsitektur REDD+, pelaksanaan konsultasi publik, penguatan koordinasi antartenaga ahli, serta persiapan kunjungan mitra pembangunan UK-FCDO yang dijadwalkan pada akhir Juli 2026.

Pertemuan ini juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan program, memperkuat koordinasi lintas komponen, serta memastikan setiap instrumen yang disusun dapat saling terhubung dalam satu kerangka implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi yang utuh.

Keberhasilan implementasi GREEN for Riau Initiative tidak hanya bergantung pada capaian teknis, tetapi juga pada komitmen bersama dalam membangun kolaborasi dan kepercayaan yang kuat, menjaga keterbukaan, memperkuat kepemimpinan Pemerintah Provinsi Riau, serta menumbuhkan rasa kepemilikan di antara seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi yang berkelanjutan, seluruh rangkaian kegiatan GREEN for Riau diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca yang berintegritas tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan keanekaragaman hayati, serta percepatan pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Riau.