Jakarta, 12 Mei 2026 — Pertemuan kolaborasi antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung di Ruang Rapat Panmus DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rencana kerja sama antara PBB dan DPD RI sebagaimana disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada 23 April 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah lembaga PBB di Indonesia yang dipimpin oleh Matthew David Johnson-Idan dari UNRC office, bersama jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI fokus kepada kehutanan berkelanjutan, pendidikan, dan perubahan iklim serta peluang integrasi program-program strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan nasional.
Pada kesempatan tersebut, United Nations Environment Programme (UNEP) memaparkan berbagai inisiatif strategis yang tengah berjalan di Indonesia, termasuk program GEF RIMBA yang mencakup tiga provinsi prioritas (Riau, Jambi, dan Sumatera Barat). Sementara itu, UNEP UN-REDD Programme melalui Bambang Arifatmi, PhD, memperkenalkan inisiatif GREEN for Riau sebagai model pendekatan transformasi hijau berbasis yurisdiksi yang menghubungkan aksi iklim, penguatan tata kelola hutan, perlindungan kehati, restorasi gambut, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Inisiatif GREEN for Riau dirancang untuk menghadirkan nilai (value) dan dampak nyata (impact) dari upaya penurunan emisi lokal melalui penguatan kepemimpinan lokal yang berdampak regional dan global. Program ini juga diarahkan untuk membantu menjembatani kesenjangan pendanaan iklim (climate finance gap) yang masih menjadi tantangan utama dalam implementasi aksi iklim di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia dalam Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dan Nationally Determined Contribution (NDC) 2030.
“Transformasi menuju pembangunan rendah emisi membutuhkan kolaborasi multipihak dan leadership local yang kuat terutama dengan pemerintah daerah dan lembaga representatif daerah seperti DPD RI. Inisiatif seperti GREEN for Riau menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal dapat menjadi penggerak penting bagi solusi iklim global dan pembangunan rendah karbon,” ujar Bambang Arifatmi dalam pemaparannya.
Paparan tersebut memperoleh respons positif dari jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI yang menunjukkan ketertarikan terhadap pendekatan integratif dan kolaboratif yang ditawarkan UNEP UN-REDD Programme. DPD RI juga menyampaikan antusiasme terhadap potensi pengembangan dan replikasi model serupa di berbagai provinsi lain di Indonesia, khususnya dalam mendukung penguatan kapasitas daerah, pembangunan hijau, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga internasional dan institusi nasional dalam mempercepat implementasi agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi penguatan kemitraan strategis yang lebih inklusif dan berdampak di tingkat daerah.
—
Tentang UNEP UN-REDD Programme
UN-REDD Programme merupakan kolaborasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh UNEP, FAO, dan UNDP untuk mendukung negara-negara dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, memperkuat tata kelola hutan, serta mendorong pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.