Kumpulan dokumen ini merupakan bagian dari proses Konsultasi Publik Dokumen Strategis GREEN for Riau yang disiapkan untuk memperkuat arsitektur REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau. Dokumen-dokumen ini mencakup strategi daerah, pelibatan pemangku kepentingan, PADIATAPA/FPIC, mekanisme penanganan keluhan, rencana aksi gender, mekanisme pembagian manfaat, serta keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam implementasi JREDD+.
Catatan status dokumen:
Dokumen-dokumen dalam koleksi ini bukan merupakan dokumen final. Seluruh dokumen masih berstatus draft final yang disiapkan sebagai bahan Konsultasi Publik Dokumen Strategis GREEN for Riau. Substansi dokumen akan disempurnakan lebih lanjut berdasarkan masukan, koreksi, dan rekomendasi yang diperoleh dari proses konsultasi publik serta penelaahan lanjutan oleh tim penyusun.
1. STRADA JREDD+ Sub Nasional Riau
Dokumen ini memuat arah strategis dan rencana aksi daerah untuk mendukung implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau. STRADA JREDD+ menjadi acuan dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, penguatan tata kelola hutan dan lahan, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan rendah emisi di tingkat provinsi.
2. Stakeholder Engagement Plan
Dokumen ini menjelaskan kerangka pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GREEN for Riau dan JREDD+ di Provinsi Riau. Rencana ini disusun untuk memastikan proses konsultasi, komunikasi, dan partisipasi para pihak berjalan secara inklusif, transparan, dan bermakna, termasuk bagi kelompok rentan, masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, dan pemangku kepentingan di tingkat tapak.
3. Panduan PADIATAPA / FPIC
Dokumen ini berisi panduan penerapan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan atau PADIATAPA/FPIC dalam pelaksanaan kegiatan REDD+ di Riau. Panduan ini bertujuan memastikan masyarakat adat dan komunitas lokal memperoleh informasi yang memadai, memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, serta dapat memberikan atau menolak persetujuan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan.
4. Modul Pedoman Dasar FGRM
Dokumen ini menjelaskan pedoman dasar Feedback and Grievance Redress Mechanism atau FGRM sebagai mekanisme penerimaan, pencatatan, penanganan, dan penyelesaian keluhan terkait pelaksanaan GREEN for Riau. Mekanisme ini dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, serta perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan program.
5. Gender Action Plan GREEN for Riau
Dokumen ini memuat rencana aksi untuk memperkuat kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pelaksanaan GREEN for Riau. Gender Action Plan menjadi acuan untuk memastikan perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, masyarakat adat, dan komunitas lokal memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dalam program REDD+.
6. Panduan BSM JREDD+ Riau
Dokumen ini membahas panduan mekanisme pembagian manfaat atau Benefit Sharing Mechanism dalam kerangka JREDD+ di Provinsi Riau. Panduan ini bertujuan memastikan manfaat ekonomi dan non-ekonomi dari pelaksanaan REDD+ dapat dibagikan secara transparan, adil, proporsional, dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terdampak.
7. Keterlibatan IPLC dalam JREDD+
Dokumen ini menjelaskan pentingnya keterlibatan Indigenous Peoples and Local Communities atau masyarakat adat dan komunitas lokal dalam implementasi JREDD+ di Provinsi Riau. Dokumen ini menempatkan IPLC sebagai pemegang hak, mitra utama, sekaligus aktor penting dalam perlindungan hutan, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi, dan pembangunan rendah emisi yang inklusif.